BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melantik satu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan dua Pejabat Fungsional di lingkungan Pemprov Lampung, Jumat (9/10/2026). Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung.
Dalam pelantikan tersebut, Imam Ghozali dipercaya mengemban jabatan sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung.
Sementara itu, dua pejabat fungsional yang dilantik yakni Wulan Suci Mokobombang sebagai Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan Jefri Sofian Leksana sebagai Dokter Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Marindo menyampaikan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, menurutnya, setiap perubahan penugasan harus tetap berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
“Pengabdian kita kepada masyarakat Lampung adalah tugas utama. Di tengah dinamika permasalahan masyarakat yang kompleks, diperlukan pejabat yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan solutif dan peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Marindo.
Staf Ahli Gubernur Diminta Perkuat Kebijakan Pembangunan SDM
Marindo secara khusus menyoroti peran Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam memberikan masukan serta telaahan strategis kepada pimpinan daerah.
Menurutnya, Lampung perlu mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi dengan mengoptimalkan potensi penduduk usia produktif. Peluang tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat agar mampu mendorong kemajuan daerah.
Ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga mencakup sektor kesehatan, produktivitas tenaga kerja, perlindungan sosial, dan pembentukan karakter generasi muda.
“Ke depan, kita akan menghadapi bonus demografi yang merupakan peluang sekaligus tantangan besar bagi pembangunan daerah. Besarnya jumlah SDM usia produktif harus mampu kita kelola menjadi kekuatan pembangunan,” katanya.
Karena itu, pejabat yang menangani bidang kemasyarakatan dan SDM diharapkan mampu menyusun masukan kebijakan yang strategis, objektif, dan konstruktif sesuai kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Provinsi Lampung.
Kolaborasi Antarperangkat Daerah Jadi Kunci
Selain penguatan perumusan kebijakan, Marindo mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan kerja sama lintas sektor agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.
“Kita harus bersama-sama mempersiapkan generasi yang unggul, produktif, dan berdaya saing dalam mewujudkan masyarakat Lampung yang lebih maju,” ujarnya.
Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing serta memperkuat kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Jabatan Merupakan Amanah dan Tanggung Jawab
Pada kesempatan tersebut, Marindo juga menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan dalam birokrasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas, tanggung jawab, dan keikhlasan.
Menurutnya, keberhasilan seorang pejabat tidak hanya diukur dari jabatan yang pernah diemban, tetapi juga dari karya, keteladanan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Jabatan, pangkat, dan kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Yang akan menjadi legacy adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karya, keteladanan, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Pemprov Lampung berharap pelantikan tersebut dapat memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan, meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan manusia, serta mendorong pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Post a Comment