BANDAR LAMPUNG — Provinsi Lampung yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung dan sentra produksi peternakan nasional menghadapi tantangan paradoksal. Di tengah melimpahnya stok daging, telur, dan susu, tingkat konsumsi protein hewani masyarakat di daerah ini justru berada di papan bawah nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi protein hewani masyarakat Lampung yang mencakup kelompok daging, telur, dan susu hanya mencapai 15,62 gram per kapita per hari. Angka ini menempatkan Lampung di posisi terendah kelima secara nasional dan berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 17,42 gram per kapita per hari.
Ketimpangan ini juga tercermin dari nilai pengeluaran. Rata-rata pengeluaran bulanan penduduk Lampung untuk produk peternakan hanya Rp65.184 per kapita per bulan—terendah kedua di Pulau Sumatera setelah Aceh, dan jauh tertinggal dibandingkan Kepulauan Riau yang menembus Rp125.002 per kapita per bulan.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Provinsi Lampung, Lili Mawarti, menegaskan adanya disparitas yang nyata antara tingginya ketersediaan komoditas dengan tingkat keterjangkauan serta konsumsi masyarakat.
"Provinsi Lampung sebenarnya mengalami surplus yang sangat aman untuk komoditas pangan hewani. Namun, ada disparitas antara ketersediaan dan tingkat konsumsi masyarakat. Ini membuktikan bahwa surplus produksi tidak otomatis mencerminkan tingginya aksesibilitas maupun pemenuhan gizi masyarakat jika tidak dibarengi dengan intervensi daya beli dan edukasi," ujar Lili Mawarti, Kamis (3/9/2026).
Neraca Peternakan Surplus Signifikan
Merujuk pada Prognosis Supply-Demand Tahun 2026 Disnakkeswan Lampung, neraca komoditas peternakan mencatatkan surplus yang sangat memadai. Daging sapi dan kerbau mencatatkan surplus 1.213,8 ton dengan ketahanan stok 14 hari. Daging ayam ras mengalami surplus hingga 22.996,1 ton (ketahanan 68 hari), sementara telur ayam ras mencapai surplus fantastis 46.863,7 ton dengan cadangan hingga 138 hari.
Lili menjelaskan bahwa rendahnya konsumsi tidak melulu disebabkan oleh tingkat pendapatan per kapita, melainkan turut dipengaruhi faktor tradisi, kesadaran gizi, hingga prioritas alokasi pengeluaran tangga.
"Daerah seperti Aceh dan Bengkulu yang PDRB per kapitanya di bawah Lampung tercatat memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang lebih tinggi. Artinya, preferensi, kesadaran gizi, dan pola alokasi pengeluaran keluarga memegang peran yang sangat krusial," jelasnya.
Intervensi Hulu-Hilir dan Gerakan Makan Telur
Guna mengikis ketimpangan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi intervensi komprehensif dari sisi pasokan (supply) maupun permintaan (demand).
Dari sisi pasokan, pemerintah membagikan bantuan ternak produktif berupa unggas dan kambing perah bagi masyarakat pedesaan untuk mendukung pemenuhan gizi mandiri di tingkat rumah tangga. Sementara dari sisi permintaan, Pemprov memperkuat edukasi gizi masyarakat melalui "Gerakan Konsumsi Telur 2 Butir per Hari", penetrasi pasar murah berkala, serta program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT).
Langkah tersebut juga diselaraskan dengan program prioritas nasional seperti integrasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
"Melalui integrasi program hulu ke hilir, kita ingin memastikan komoditas peternakan yang berlimpah ini tidak hanya mengisi pasar luar daerah, tetapi menjadi sumber gizi utama bagi anak-anak dan keluarga di Lampung demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting," tutup Lili.
Post a Comment