JAKARTA — Pengalaman selama 15 tahun mendampingi petani di berbagai daerah mendorong praktisi pertanian nasional sekaligus Formulator Pupuk Super Tani Indonesia, Andi Undru Mario, menyuarakan evaluasi mendasar terhadap tata kelola dan kebijakan sektor pertanian nasional.
Dalam Diskusi Media 2026 bertajuk “Menjaga Ketahanan dan Swasembada Pangan di Tengah Krisis Global” yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (20/9/2026), Andi menegaskan bahwa akar masalah pertanian Indonesia tidak bisa hanya dipahami dari balik meja, melainkan harus dilihat dari realitas riil di lapangan.
Andi mengungkapkan, aksi pembagian pupuk gratis yang ia jalankan selama 1,5 dekade terakhir berawal dari respons terhadap kelangkaan pupuk yang kerap melanda daerah. Kegiatan sosial tersebut kemudian berkembang menjadi rangkaian riset lapangan guna mengidentifikasi rantai persoalan petani, mulai dari ketersediaan sarana produksi (saprodi), kepastian luas lahan, ketimpangan pendataan, alur distribusi, hingga muaranya pada tingkat kesejahteraan petani.
“Jangan sampai ada petani yang benar-benar menggarap lahan tetapi justru tidak mendapatkan dukungan karena persoalan administrasi atau data,” tegas Andi.
Guna memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran, Andi mendorong perbaikan sistemik pada mekanisme pendataan. Ia menekankan pentingnya verifikasi ketat agar bantuan tidak salah alamat atau berhenti pada pihak yang tidak memproduksi pangan.
“Pendataan harus berbasis by name, by address, and by land. Artinya, harus jelas siapa petaninya, di mana alamatnya, dan berapa luas lahan yang benar-benar digarap,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa mewujudkan swasembada pangan memerlukan ekosistem produksi yang memungkinkan petani terus menggarap lahannya secara berkelanjutan. Petani, kata dia, harus ditempatkan sebagai subjek atau aktor utama dalam pembangunan ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Ketua Umum DPP SPRI, Heintje Mandagi, menyampaikan bahwa pers memiliki peran strategis untuk menjembatani dialog kritis konstruktif antara pemangku kebijakan dan pelaku sektor riil di lapangan.
“Pers tidak hanya bertugas memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Heintje.
Diskusi publik tersebut turut menghadirkan mantan Irjen Kementerian Pertanian, Jan Samuel Maringka, sebagai narasumber, serta dihadiri belasan jurnalis media televisi dan media siber nasional guna membedah arah kebijakan pangan Indonesia di tengah ancaman krisis global.
Post a Comment