BANDAR LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, mengajak Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan Jihan saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FPPI Provinsi Lampung Periode 2026–2031 di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/7/2026).
"Tanpa kolaborasi dan sinergi, tentu roda pemerintahan ini tidak dapat berjalan optimal. Kami membutuhkan gandengan tangan dari mitra strategis, organisasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menuntaskan berbagai persoalan sosial di Lampung," ujar Wagub Jihan.
Soroti Indikator Ketimpangan Gender dan Program PEKA
Wagub Jihan mengungkapkan bahwa indikator pembangunan gender di Provinsi Lampung terus mencatatkan tren positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Lampung saat ini telah menembus angka di atas 90, sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berada di kisaran 0,3—yang menandakan kesenjangan sosial-ekonomi antara laki-laki dan perempuan makin menyempit.
Meski demikian, angka-angka statistik tersebut dinilai harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata. Salah satunya melalui optimalisasi Program PEKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) yang dikelola oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung.
Data menunjukkan, populasi perempuan yang menjadi kepala keluarga di berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Lampung berada di kisaran 5 hingga 11 persen.
"Perempuan kepala keluarga perlu kita dukung penuh melalui peningkatan kapasitas dan kemudahan akses permodalan usaha. Pemprov Lampung akan memperkuat kemitraan dengan lembaga pembiayaan seperti Permodalan Nasional Madani (PNM) agar semakin banyak perempuan mandiri secara finansial," jelas Jihan.
FPPI Lampung Siap Bergerak dari Ruang Domestik ke Ruang Strategis
Ketua Umum FPPI Pusat, Marlinda Irwanti Poernomo, menginstruksikan kepengurusan yang baru dilantik untuk bergerak aktif menghadirkan program yang dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat.
"Jangan sampai organisasi ini hanya menjadi papan nama. Amanah yang diberikan harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang sesuai visi organisasi, yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender," tegas Marlinda.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua DPD FPPI Provinsi Lampung Periode 2026–2031, Adrina Yustitia, menyatakan kesiapannya untuk merangkul jajaran Forkopimda, sektor swasta, dunia perbankan, hingga lembaga legislatif.
Rangkaian acara pelantikan ini turut dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk “Perempuan Bergerak dari Ruang Domestik Menuju Ruang Strategis Pembangunan” guna memperkuat posisi tawar perempuan dalam pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045.
Post a Comment