Pemkab Lampung Timur dan Kemenperin Kebut Standardisasi Industri Olahan Singkong

LAMPUNG TIMUR — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) resmi menabuh genderang transformasi ekonomi daerah dari sektor hulu ke hilir. Langkah ini diwujudkan melalui pembukaan agenda Seminar dan Pendampingan Teknis Produksi serta Sistem Keamanan Pangan Produk Olahan Singkong yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Kamis, 16 Juli 2026.

Sinergi taktis ini dirancang sebagai draf jawaban atas fluktuasi harga singkong mentah yang kerap merugikan petani. Melalui draf intervensi teknologi produksi dan pemenuhan regulasi keamanan pangan, komoditas singkong lokal ditargetkan mampu menembus pasar modern hingga rantai pasok global. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, serta jajaran pejabat teras Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin.

Sertifikasi Keamanan Pangan: Syarat Mutlak Tembus Pasar Modern

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin, Reni Yanita, dalam draf laporan resminya menegaskan bahwa kelemahan utama pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di daerah sering kali bukan pada draf ketersediaan bahan baku, melainkan pada draf pemenuhan standar higienitas dan legalitas formal keamanan pangan.

Melalui bimbingan teknis yang komprehensif ini, para pelaku usaha lokal drafnya dibekali pengetahuan mendalam mengenai sertifikasi Good Manufacturing Practices (GMP) dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

"Kegiatan ini bertujuan memberikan draf pemahaman, wawasan, serta bimbingan teknis terukur sesuai standar keamanan pangan universal kepada pelaku IKM setempat. Langkah konkret ini merupakan bagian strategis dari draf upaya besar kementerian untuk mendukung penguatan hilirisasi industri berbasis komoditas singkong di Provinsi Lampung," urai Reni Yanita.

Dorong Hilirisasi Masuk Katalog LKPP demi Kepastian Rantai Pasok

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyambut optimis draf pendampingan dari pemerintah pusat ini. Sebagai salah satu draf wilayah lumbung singkong terbesar di Indonesia, Lampung Timur membutuhkan investasi pabrik pengolahan berskala menengah hingga besar agar tidak terus-menerus bergantung pada penjualan draf singkong segar.

Ela menjelaskan, hilirisasi menjadi draf tumpuan harapan bagi peningkatan kesejahteraan petani di Bumi Tuwah Bepadan. Guna menjamin draf serapan pasar lokal yang berkelanjutan sebelum membidik pasar internasional, Pemkab Lampung Timur tengah menyiapkan draf terobosan kebijakan afirmatif.

"Kami membuka pintu draf investasi seluas-luasnya untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di daerah ini. Selain itu, kami mendorong agar draf produk olahan turunan singkong seperti tepung mocaf, keripik premium, hingga tepung tapioka dapat segera masuk ke dalam draf e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," tutur Ela Siti Nuryamah.

Dengan masuknya draf komoditas olahan tersebut ke LKPP, belanja konsumsi maupun draf kebutuhan dinas-dinas pemerintahan daerah wajib memprioritaskan draf produk IKM lokal. Langkah ini diyakini mampu menciptakan draf ekosistem permintaan yang stabil, merangsang draf pertumbuhan ekonomi kerakyatan, serta memberikan kepastian harga di tingkat draf petani swadaya.

Mengamini hal itu, Wamenperin Faisol Riza menambahkan bahwa draf nilai keekonomian singkong kini telah melonjak tajam melampaui batas pangan tradisional, di mana draf turunannya kini menjadi buruan industri tekstil, kertas, hingga sektor bioenergi nasional.