Modernisasi Pelayanan Publik: DPRD Bandar Lampung Dorong Transformasi Digital dan Kemanusiaan Polresta

BANDAR LAMPUNG — Korps Bhayangkara di tingkat urban terus memacu akselerasi reformasi kultural dan struktural guna menjawab tantangan pengamanan di era digital. Menandai momentum Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Bandar Lampung meluncurkan lompatan inovasi melalui peresmian Ruang Podcast, Klinik Kesehatan, dan The Lounge Tantya Sudhirajati. Langkah penyediaan fasilitas modern ini diarsiteki langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol. Helfi Assegaf, sebagai bagian dari cetak biru digitalisasi edukasi hukum sekaligus peningkatan mutu pelayanan kemanusiaan yang inklusif bagi masyarakat kota.

Langkah taktis kepolisian ini mendapat pengawalan dan dukungan penuh dari sasis legislatif daerah. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, Dewi Mayang Suri Djausal, yang hadir mewakili pimpinan parlemen, menegaskan bahwa transformasi Polri saat ini dituntut untuk melampaui fungsi konvensional penegakan hukum pidana. Kehadiran infrastruktur komunikasi seperti ruang kemitraan media dan podcast merupakan instrumen strategis untuk mengikis sumbatan informasi, meminimalisir disinformasi, serta membangun transparansi kinerja aparat secara terbuka (open government) di hadapan publik.

Secara makro, pembenahan fasilitas pelayanan publik di lingkungan Polresta ini merupakan sasis penguat jalinan kemitraan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergitas vertikal dan horizontal antara eksekutif, legislatif, TNI, dan Polri dinilai sebagai prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas keamanan kota. Iklim urban yang kondusif dan aman di Bandar Lampung secara otomatis akan menjadi stimulus positif yang menarik minat investasi serta mengamankan jalannya berbagai proyek strategis pembangunan daerah.

Tantangan pasca-peresmian ini terletak pada konsistensi pemanfaatan fasilitas agar tidak sekadar menjadi simbol seremonial belaka. Klinik kesehatan yang representatif diharapkan mampu memperluas jangkauan bakti sosial kemanusiaan, sementara kanal edukasi digital harus diisi dengan konten literasi hukum yang adaptif. Melalui komitmen bersama ini, DPRD dan Polresta Bandar Lampung optimis dapat merekonstruksi wajah aparat penegak hukum menjadi institusi yang lebih humanis, modern, serta senantiasa berada di garda terdepan dalam mengayomi warga.