JAKARTA — Aliansi masyarakat sipil melayangkan dukungan penuh sekaligus desakan taktis terhadap langkah agresif aparat penegak hukum dalam membongkar skandal korupsi hulu energi nasional. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT secara resmi memberikan apresiasi tinggi kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri yang meluncurkan penyidikan masif atas dugaan penyimpangan pengadaan batu bara. Praktik culas tersebut dituding menjadi faktor determinan di balik kelumpuhan total sistem kelistrikan (blackout) yang menyengsarakan jutaan warga di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu.
Sikap kelembagaan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM, didampingi Sekretaris Umum, Johan Alamsyah, di hadapan awak media di selasar Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Pihak LSM menilai respons progresif Korps Bhayangkara dalam menggeledah ruang rahasia dan menyita aset-aset bernilai fantastis di lapangan merupakan sinyalemen kuat bahwa institusi baru ini siap menjadi benteng pertahanan utama dalam perlawanan terhadap kejahatan kerah putih (white collar crime).
Otoritas LSM memosisikan skandal manipulasi pasokan energi primer untuk sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Mengingat dampaknya yang langsung melumpuhkan roda perekonomian regional dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, arah penyidikan dituntut tidak hanya berhenti pada operator teknis di lapangan. Polisi didesak menggunakan instrumen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara rigid guna melacak seluruh rantai distribusi keuangan haram para komplotan mafia.
"Kami mengapresiasi penuh penetrasi cepat yang dilakukan oleh Kortas Tipidkor Polri. Namun, pemberantasan korupsi dalam klaster ini tidak boleh mandek pada pelaku level bawah. Penyidik harus menelusuri secara menyeluruh legalitas pihak pemasok, asal-usul komoditas batu bara yang disuplai, hingga manipulasi kualitas kalori dan kuantitas tonase yang dikirim. Kejar ke mana saja aliran dana menyimpang itu dicuci, sita seluruh asetnya, dan bongkar jaringan elitenya. Jangan biarkan ada satu pun aktor intelektual yang lolos atau berlindung di balik tameng korporasi," tegas Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin AM.
Dorongan penguatan moral juga dialamatkan kepada pucuk pimpinan tertinggi negara. Parlemen sipil mengharapkan Presiden Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri memberikan perlindungan serta dukungan politik-hukum yang absolut kepada tim penyidik di lapangan agar proses hukum terbebas dari intervensi kelompok kepentingan tertentu, mengingat perkara ini berekspansi ke sejumlah institusi besar dan anak perusahaan plat merah.
Dari aspek kredibilitas kelembagaan, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, menyatakan optimisme tinggi terhadap kapasitas personel yang mengawaki Kortas Tipidkor Polri saat ini. Komposisi struktur penindakan yang diperkuat oleh barisan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai menjadi jaminan mutu bahwa pengusutan perkara akan berjalan secara objektif, akuntabel, dan transparan berdasarkan kekuatan alat bukti yang sah (scientific criminal investigation). Langkah berani ini diharapkan menjadi momentum krusial untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di sektor tata kelola energi nasional.
Post a Comment