BANDAR LAMPUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung dalam forum dialog tertutup yang digelar di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 23 Juli 2026. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal ini digelar sebagai langkah taktis penguatan fungsi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Selain jajaran kepala daerah, agenda krusial ini turut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung Suwito, serta Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto.
Fokus pada Koordinasi, Supervisi, dan Penataan Aset Daerah
Meski pertemuan berlangsung tertutup dari awak media, kehadiran perwakilan BPN mengindikasikan bahwa fokus utama pengawasan KPK di Lampung tidak hanya menyasar tata kelola perencanaan anggaran dan pelayanan publik, tetapi juga pengamanan serta sertifikasi aset-aset milik daerah yang rawan sengketa.
Usai pertemuan, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, enggan membeberkan secara spesifik mengenai ada atau tidaknya temuan khusus terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Lampung. Pihaknya menegaskan bahwa kehadiran tim KPK murni dalam koridor koordinasi dan supervisi preventif.
"Kami belum bisa menyampaikan hal tersebut. Kehadiran kami lebih kepada menjalankan fungsi koordinasi, supervisi, dan pengawasan sebagai langkah pencegahan agar praktik korupsi tidak terjadi di daerah," ujar Edi Suryanto di area lobi Kantor Gubernur Lampung.
Dorong Peningkatan MCP dan Tata Kelola Akuntabel
Langkah KPK mengonsolidasikan seluruh elemen pimpinan daerah di Lampung dianggap penting untuk mendorong perbaikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP). KPK secara konsisten meminta Pemprov hingga Pemkab/Pemkot memperketat titik-titik rawan korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengawasan internal ASN.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen para kepala daerah di Lampung untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas guna mencegah terulangnya kasus hukum yang menjerat pejabat publik.
Post a Comment