BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat merespons fluktuasi harga komoditas pangan yang memicu pergeseran kurva inflasi di paruh pertama tahun anggaran. Menghadapi data makroekonomi terbaru, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengonsolidasikan seluruh kekuatan lintas instansi melalui Rapat Teknis Pengendalian Inflasi di Kantor Gubernur Lampung. Langkah taktis ini diambil guna memperketat sasis pengawasan rantai pasok dan mempercepat intervensi pasar secara spesifik pada klaster wilayah yang mencatatkan lonjakan harga di atas rata-rata.
Berdasarkan rilis statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, sirkulasi inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) hingga akhir Juni tercatat telah menyentuh angka 2,42 persen. Sementara itu, untuk inflasi tahunan (year on year/y-on-y) merangkak di angka 2,46 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) bertengger di level 112,45, setelah dipicu oleh inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,55 persen. Kendati sasis agregat inflasi gabungan tersebut dinilai masih berada dalam batas aman koridor target nasional, riak kenaikan di tingkat tapak diwajibkan mendapat proteksi ketat agar tidak menggerus daya beli masyarakat bawah.
Penetrasi peta inflasi antardaerah di Lampung menunjukkan disparitas yang cukup mencolok, di mana kantong-kantong gejolak harga justru bergeser ke wilayah penyangga. Kabupaten Mesuji mencatatkan laju inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,25 persen, diikuti oleh Kota Metro di angka 3,07 persen, dan Kabupaten Lampung Timur sebesar 2,93 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pusat pertumbuhan ekonomi utama, Kota Bandar Lampung, yang justru sukses meredam gejolak harga dengan mencatatkan sasis inflasi terendah di level 2,08 persen.
"Rapat koordinasi teknis ini dirancang untuk melahirkan sasis langkah taktis yang lebih terukur dalam pengendalian harga di lapangan. Berdasarkan tabulasi data BPS, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menetapkan skala prioritas intervensi operasional. Kami meminta pengawasan logistik difokuskan langsung pada daerah dan pasar tradisional yang menjadi episentrum penyumbang inflasi, tidak bisa lagi menggunakan metode rata-rata," tegas Sekda Marindo Kurniawan.
Guna memastikan efektivitas kebijakan di tingkat akar rumput, Pemprov Lampung mengintegrasikan modal regulasi dengan otoritas moneter dan logistik, melibatkan Bank Indonesia Perwakilan Lampung serta Perum Bulog Divre Lampung. Operasional penanggulangan inflasi ke depan akan diformulasikan ke dalam empat sasis pilar utama, yaitu jaminan ketersediaan stok pangan di gudang-gudang penyangga, kepastian keterjangkauan harga eceran tertinggi, pemangkasan rantai sirkulasi distribusi guna mencegah spekulasi spekulan, serta penguatan komunikasi publik untuk menghindari perilaku belanja panik (panic buying) di tengah masyarakat.
Post a Comment