Hadiri Pengukuhan FKUB, FPK, dan FKDM, Ketua Komisi V DPRD Lampung Tekankan Aksi Nyata Bukan Seremonial

BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan dukungan politiknya terhadap upaya penguatan stabilitas keamanan dan harmoni sosial di wilayah Bumi Ruwa Jurai. Komitmen kemitraan strategis tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Ketua Komisi V DPRD Lampung, Dr. Yanuar Irawan, SE, MM, dalam agenda Pengukuhan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Lampung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung.

Prosesi pengukuhan kolektif yang dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, tersebut turut dihadiri oleh jajaran elite komando daerah. Di antaranya tampak Kasdam II/Sriwijaya yang diwakili jajaran Korem 043/Gatam, Kabinda Lampung Suryono, perwakilan Kapolda Lampung Kombes Pol AF Indra Napitupulu, perwakilan Kajati Lampung Andreas Suprianus, Danbrigif 4 Marinir Kolonel Marinir Kanang Budi Raharjo, serta Danlanal Lampung Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan. Hadir pula unsur pimpinan tinggi auditor negara seperti Kepala BPK Perwakilan Lampung Nugroho Heru Wibowo, Kepala BPKP Agus Setiyawan, hingga Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami.

Kehadiran barisan pejabat lintas instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, serta para tokoh adat dan agama ini mempertegas bahwa urusan mitigasi konflik dan kerukunan horizontal merupakan prioritas utama makro daerah. Eksekutif menempatkan keberagaman etnis dan keyakinan di Lampung sebagai modal sosial yang harus dirawat secara kolaboratif. Sinergi ini dirancang untuk menciptakan iklim teritorial yang kondusif, aman, dan damai, sebagai prasyarat mutlak guna memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama lembaga dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Lampung, saya menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada segenap pengurus yang telah resmi dikukuhkan. Kami menekankan agar momentum pelantikan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial birokrasi semata, melainkan harus melahirkan kontribusi positif dan aksi nyata bagi pembangunan daerah. Semakin banyak elemen masyarakat yang berperan aktif dalam sistem kewaspadaan dini dan menjaga toleransi, maka stabilitas daerah akan kokoh, sehingga akselerasi kesejahteraan masyarakat Lampung akan lebih cepat tercapai,” tegas Ketua Komisi V DPRD Lampung, Dr. Yanuar Irawan.

Melalui fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif, Komisi V DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawal implementasi program kerja dari ketiga forum kemitraan tersebut pada tahun anggaran berjalan. Parlemen berharap fungsi intelijen publik, asimilasi budaya, dan dialog teologis yang melekat pada FKDM, FPK, dan FKUB dapat berjalan efektif hingga tingkat kecamatan dan desa. Langkah proaktif ini dinilai vital untuk menangkal potensi gangguan keamanan (ATHG) secara preventif, demi menjaga wajah Provinsi Lampung yang ramah terhadap investasi dan harmonis dalam kebinekaan.