Pemprov Lampung Akselerasi Transformasi Digital Guna Pacu Pendapatan Daerah dan Kinerja Perusahaan

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan langkah strategis dalam memodernisasi sektor korporasi daerah guna mendongkrak kontribusi fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen peningkatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang transparan dan akuntabel ini diwujudkan melalui kesiapan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) khusus BUMD. Langkah taktis berbasis data terintegrasi tersebut dipantau langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti forum sosialisasi pemutakhiran data nasional secara virtual dari ruang kerjanya.

Agenda penyelarasan data administrasi korporasi plat merah yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri ini bertujuan menyeragamkan sirkulasi pelaporan instansi daerah ke tingkat pusat. Bagi Pemprov Lampung, adopsi ekosistem digital SIPD BUMD bukan sekadar formalitas pengisian aplikasi, melainkan instrumen vital dalam memetakan kesehatan finansial perusahaan, mengevaluasi efektivitas penyertaan modal, serta menyusun kebijakan strategis yang berbasiskan bukti riil di lapangan (evidence-based policy).

Melalui integrasi satu data nasional ini, seluruh direksi BUMD di bawah naungan Pemprov Lampung dituntut melakukan transformasi fundamental. Model manajemen konvensional yang kerap mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu kini wajib digeser ke arah pendekatan kuantitatif yang objektif. Validitas data operasional yang diunggah secara berkala akan menjadi indikator utama pemda dalam mengukur indeks profesionalisme, produktivitas, serta tingkat kepatuhan perusahaan daerah terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG).

"Transformasi digital di lingkungan perusahaan daerah saat ini bukan lagi sebuah pilihan pelengkap, melainkan kebutuhan mutlak untuk menghadirkan tata kelola yang efektif dan efisien. Kualitas kebijakan yang diambil tidak boleh lagi hanya ditentukan oleh faktor pengalaman subjektif, tetapi harus bersandar pada akurasi data. Filosofi utamanya adalah Good Data, Good Results—data yang bersih akan melahirkan keputusan yang tepat, yang kemudian mengonversi BUMD kita menjadi lebih sehat, produktif, dan berdampak masif bagi kesejahteraan masyarakat," urai Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli.

Secara teknis, basis data kuantitatif yang dihimpun melalui platform SIPD BUMD ini akan menjadi potret rujukan nasional dalam menyusun profil ketahanan bisnis daerah. Parameter yang dievaluasi mencakup performa likuiditas keuangan, kualitas sirkulasi pelayanan publik, hingga kemampuan adaptasi korporasi daerah terhadap tantangan ekonomi digital global dan isu transisi energi. Pemprov Lampung mengoptimalkan instrumen pengawasan digital ini untuk menyaring serta menyehatkan kembali lini usaha daerah yang dinilai kurang produktif, agar aset investasi daerah mampu bekerja optimal menopang roda pembangunan Lampung.