BANDAR LAMPUNG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung bergerak cepat menyusun strategi mitigasi guna menghadapi ancaman kemarau ekstrem. Fenomena kekeringan tahun ini diproyeksikan mengalami peningkatan intensitas akibat pengaruh El Nino kuat, atau yang kerap diistilahkan sebagai "El Nino Godzilla".
Sebagai langkah konkret pencegahan krisis kemanusiaan, BPBD Provinsi Lampung memprioritaskan alokasi bantuan sarana dan prasarana (sarpras) pemenuhan air bersih bagi wilayah-wilayah yang rentan terdampak kekeringan.
Akselerasi Bantuan dan Penguatan Kemandirian Desa
Juru Bicara Humas Kantor BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa persiapan penyaluran bantuan fasilitas air bersih ini difokuskan pada daerah-daerah dengan potensi krisis air paling tinggi. Guna mempercepat rantai distribusi ke masyarakat, BPBD menggandeng pihak penyedia (rekanan) pihak ketiga agar penanganan di lapangan berjalan lebih responsif.
Namun, BPBD tidak hanya fokus pada penanganan jangka pendek. Otoritas kebencanaan daerah ini juga merancang program ketahanan jangka panjang melalui skema Destagana (Desa Tangguh Bencana).
Dalam program Destagana ini, BPBD Lampung berkolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi serta komunitas kebencanaan. Kemitraan strategis ini bertujuan untuk:
Edukasi Kolektif: Memberikan pelatihan teknis mengenai pengenalan potensi ancaman bencana kekeringan secara dini kepada masyarakat pedesaan.
Manajemen Sumber Daya Air: Mendampingi warga agar mampu mengelola serta menghemat cadangan air bersih secara mandiri.
Kemandirian Darurat: Membangun kapasitas pertolongan pertama di tingkat desa saat krisis air mulai meluas.
"Kami ingin kolaborasi ini berjalan efektif di tingkat tapak. Masyarakat pedesaan tidak boleh hanya sekadar menjadi penerima bantuan pasif saat kekeringan melanda, tetapi mereka harus memiliki pengetahuan taktis dalam memitigasi dampak bencana secara mandiri," ungkap Wahyu Hidayat.
Bantahan Keras Isu NPWP Ganda Rekanan Pengadaan
Di tengah persiapan tanggap bencana ini, proses pengadaan bantuan sarpras air bersih sempat diterpa isu miring terkait tudingan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ganda oleh salah satu rekanan terpilih.
Menanggapi kabar tersebut, pihak penyedia secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai asumsi yang tidak berdasar hukum maupun sistem perpajakan nasional.
Pihak penyedia menerangkan bahwa dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini, manipulasi data perpajakan hampir mustahil dilakukan. Seluruh administrasi telah terintegrasi secara elektronik dengan sistem perpajakan negara.
Jika terdapat indikasi NPWP bermasalah, duplikasi, atau tidak valid, sistem pengadaan secara otomatis akan memblokir penyedia dari proses lelang. Rekanan menyatakan siap menunjukkan seluruh dokumen legalitas kepada pihak berwenang guna membuktikan transparansi proses ini.
BPBD Pastikan Kemitraan Sesuai Regulasi
Senada dengan pihak rekanan, BPBD Provinsi Lampung juga membantah adanya kejanggalan dalam penunjukan penyedia maupun pelibatan unsur akademisi dan komunitas dalam program Destagana.
BPBD menegaskan bahwa seluruh proses seleksi mitra kerja didasarkan pada kompetensi, portofolio kebencanaan, serta kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus utama institusi saat ini sepenuhnya diarahkan untuk mengamankan kebutuhan dasar masyarakat Lampung yang terancam krisis air bersih akibat El Nino.
Post a Comment