BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berkomitmen penuh memperkuat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, SE, MBA, menegaskan bahwa pihaknya telah membuka seluruh postur anggaran untuk dievaluasi secara menyeluruh bersama seluruh fraksi, Rabu (29/7/2026).
Langkah pembukaan dan rasionalisasi anggaran ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas arahan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan setiap alokasi fiskal berorientasi pada kepentingan publik.
"DPRD memulai dari diri sendiri dengan membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Program yang tidak menjadi prioritas akan kami rasionalisasikan sehingga ruang fiskal dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat," tegas Giri Akbar.
Fokus Indikator Makro dan Dukungan Sektor Pertanian
Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung, Giri Akbar menekankan bahwa APBD wajib menjadi instrumen utama dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah, mendongkrak Nilai Tukar Petani (NTP), memangkas rasio ketimpangan (Gini Ratio), serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Salah satu fokus alokasi anggaran yang dijaga ketat adalah sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung. DPRD memastikan dukungan anggaran memadai untuk penanganan isu krusial petani di lapangan, seperti:
Penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Bantuan benih unggul dan ketercukupan pupuk.
Pengendalian hama tanaman, khususnya ancaman serangan hama tikus.
Soroti Efisiensi Belanja Pegawai dan Alat Kesehatan RSBNH
Dalam proses evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Lampung menggarisbawahi sejumlah persoalan krusial. Salah satunya adalah pengusulan belanja pegawai di beberapa OPD yang dinilai melampaui batas kewajaran. Giri menegaskan perlunya efisiensi anggaran, sebagaimana yang telah diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung.
Selain itu, DPRD menyoroti kondisi Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH) yang telah ditunjang dokter spesialis dan tenaga medis, namun belum didukung peralatan kesehatan (alkes) yang memadai. DPRD mendesak Pemprov Lampung untuk proaktif membangun komunikasi dengan Kementerian Kesehatan agar alokasi alkes pusat dapat ditarik ke daerah.
Dorong Optimalisasi PAD dan Pengawasan Pajak
Tidak hanya dari sisi belanja, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi perhatian Banggar. Ahmad Giri Akbar meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi pendataan dan pengawasan potensi pajak serta retribusi yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel.
"Kami ingin setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itulah komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam mengawal pembangunan daerah," pungkas Giri Akbar.
Post a Comment