JAKARTA – Sirkuit elite kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi dirombak total oleh Presiden Prabowo Subianto pasca-mencuatnya sengkarut tata kelola keuangan dan dugaan korupsi. Langkah tegas kepala negara yang menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN baru menggantikan Dadan Hindayana, langsung disambut positif oleh jajaran parlemen di Senayan.
Kendati demikian, suksesi kepemimpinan ini dibayangi oleh tuntutan pembersihan birokrasi secara radikal. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asep Romy Romaya, mendesak nakhoda baru BGN untuk segera melakukan pembersihan total (bersih-bersih) terhadap sistem lama yang dinilai korup, tidak transparan, serta rawan diinfiltrasi oleh sindikat percaloan izin dapur umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan Hindayana sendiri diketahui didepak dari kursinya setelah terseret pusaran dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa, serta aroma miring praktik jual beli izin pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah daerah.
“Kami di DPR sangat menyesalkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan buruknya tata kelola yang dipraktikkan pimpinan BGN sebelumnya. Ini sangat mencederai semangat program MBG yang sejatinya dibangun murni untuk kepentingan gizi rakyat. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan program mulia ini demi memburu keuntungan pribadi atau kelompok,” cetus Asep Romy Romaya, Kamis (4/6/2026).
Soroti Kerugian Warga Akibat Penutupan Portal Kemitraan Secara Sepihak
Lebih dalam, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat ini membongkar borok sistem lama yang memicu kerugian material cukup besar di tengah masyarakat. Salah satu kebijakan pimpinan terdahulu yang disorot tajam adalah penutupan portal kemitraan SPPG secara sepihak tanpa sirkuit komunikasi yang jelas.
Langkah sepihak tersebut dinilai justru menciptakan fluktuasi pasar gelap baru, di mana para calo izin dapur MBG tumbuh subur menawarkan "jalur belakang" kepada para calon mitra daerah yang panik dengan mahar transaksional tertentu.
Guna memotong rantai percaloan tersebut, Asep Romy menuntut agar skema verifikasi kelayakan SPPG ke depan dilakukan secara open management dan profesional. Kepemimpinan Nanik S. Deyang diwanti-wanti untuk tidak berkompromi sedikit pun dengan praktik pungutan liar (pungli) karena taruhannya adalah kredibilitas dan nama baik program prioritas presiden yang bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
“Proses verifikasi dan pembukaan keran SPPG harus dibuka secara transparan. Tidak boleh ada ruang sekecil apa pun bagi praktik percaloan ataupun transaksi di bawah meja yang menyimpang dari ketentuan hukum. Pimpinan BGN yang baru jangan main-main menyikapi isu transaksional ini,” seru politisi PKB tersebut.
Ingatkan Pengawasan Ketat Keracunan Massal dan Fokus Wilayah 3T
Di samping urusan bersih-bersih internal, Komisi IX mengingatkan BGN untuk mengembalikan khittah program pada fungsi pelayanan gizi dasar masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluas, dan tertinggal (3T). Distribusi logistik pangan harus dipastikan menyentuh tiga klaster kelompok rentan penentu angka stunting, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Manajemen SPPG di seluruh koridor daerah juga dipaksa untuk memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan pangan guna memitigasi risiko kasus keracunan massal yang sempat bergejolak di beberapa daerah akibat lemahnya kontrol higienitas.
"Mulai dari sirkuit survei pasar, mekanisme pengadaan bahan baku lokal, hingga proses penyajian makanan wajib dikontrol ketat agar sesuai dengan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kementerian Kesehatan. Momentum pergantian pimpinan ini harus menjadi titik balik pengelolaan program yang bersih, akuntabel, dan berorientasi penuh pada perut rakyat," pungkas Asep Romy. (***)
Post a Comment