Daftar Nama Dirahasiakan, Kepala BKD Rendi Riswandi Lantik 17 Pejabat Eselon III Pemprov Lampung

 

BANDAR LAMPUNG – Sirkuit gerbong mutasi dan promosi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali bergerak. Sebanyak 17 pejabat administrator atau setingkat Eselon III secara resmi diambil sumpah jabatan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Riswandi. Prosesi sakral tersebut dipusatkan di Aula Kantor BKD Provinsi Lampung pada Rabu (3/6/2026).

Langkah perombakan struktur birokrasi ini diklaim otoritas kepegawaian telah melewati sirkuit tahapan yang rigid dan legal. Rendi menegaskan bahwa seluruh proses administrasi mutasi ini telah mengantongi dokumen Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat guna memastikan tidak ada aturan administrasi negara yang ditabrak.

“Jumlah aparatur yang dilantik hari ini totalnya ada 17 orang. Seluruh mekanismenya sudah kita lalui secara prosedural dan alhamdulillah telah mendapatkan pertimbangan teknis dari BKN. Pelantikan berjalan lancar dan seluruh pejabat yang masuk dalam daftar hadir lengkap di Aula BKD,” ujar Rendi Riswandi saat memberikan keterangan usai pelantikan.

BKD Enggan Buka Daftar Nama, Dalih Mutasi Berbasis Kompetensi

Meskipun diklaim berjalan transparan secara sistem, pihak BKD Provinsi Lampung justru terkesan tertutup dan enggan menyodorkan daftar nama-nama pejabat yang baru saja dilantik kepada awak media. Rendi berdalih bahwa pengocokan ulang posisi ini murni dilakukan atas dasar pertimbangan aspek kompetensi figur serta kebutuhan objektif organisasi perangkat daerah (OPD) yang tengah berjalan fluktuatif.

Berdasarkan pemetaannya, pelantikan kilat ini melibatkan pejabat yang tersebar di tujuh OPD strategis bentukan Pemprov Lampung. Klaster instansi tersebut meliputi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Lampung.

“Indikator utamanya tentu adalah kompetensi. Dalam dinamika sirkuit organisasi, ada pejabat yang memasuki masa purnabakti (pensiun) dan ada pula yang mendapatkan promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Kondisi ini menyisakan kekosongan jabatan yang harus segera diisi agar pelayanan tidak mandek. Sebagian posisi lainnya merupakan bentuk penyegaran (refreshment) organisasi,” urainya.

Guna mengawal ritme kinerja, BKD memastikan bakal memberlakukan sistem evaluasi performa jabatan secara berkala dalam kurun waktu tiga hingga enam bulan sekali. Jika dalam masa penilaian tersebut performa pejabat dinilai berjalan lambat, tidak menutup kemungkinan posisinya akan kembali dievaluasi.

Tri Susilowati Naik Takhta Jadi Sekretaris Dinas BMBK Lampung

Kendati akses dokumen nama pejabat ditutup rapat oleh BKD, fluktuasi informasi yang dihimpun redaksi berhasil mengonfirmasi adanya pergeseran posisi pada tiga pejabat teras di internal Dinas BMBK Lampung.

Salah satu lompatan karier yang krusial terjadi pada figur Tri Susilowati. Pejabat wanita yang sebelumnya menakhodai posisi Kepala Bidang (Kabid) Jalan pada Dinas BMBK Provinsi Lampung tersebut kini resmi naik takhta dan dipromosikan menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas BMBK Provinsi Lampung.

Pelantikan 17 pejabat eselon III ini kian mempertegas agresivitas penataan kabinet yang dilakukan Pemprov Lampung dalam dua pekan terakhir. Sebagai catatan kilas balik, BKD Lampung juga dilaporkan sempat melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV secara diam-diam tanpa publikasi masif pada Senin sore, 25 Mei 2026 lalu, yang mendudukkan sedikitnya 15 aparatur baru pada kursi birokrasi daerah. (***)