BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung secara agresif mempercepat sasis transformasi birokrasi dari model pelayanan konvensional menuju ekosistem digital terintegrasi. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Lampung untuk proaktif mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi "Lampung In" sebagai platform super apps pelayanan publik satu pintu yang responsif, transparan, dan akuntabel.
Draf instruksi strategis kepala daerah tersebut disampaikan secara tertulis melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, di hadapan ratusan pegawai saat memimpin apel mingguan di lapangan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Lampung, Senin (29/6/2026). Optimalisasi sasis digital ini dipatok sebagai instrumen vital untuk memangkas sekat birokrasi sekaligus memodernisasi kanal pengaduan masyarakat horizontal.
Diskominfotik Lampaui Target IKU: Skor Keamanan Informasi Melonjak 157%
Momentum apel sirkular ini juga menjadi panggung pembuktian akuntabilitas kinerja hulu. Gubernur menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung yang sukses menorehkan draf capaian krusial pada empat sasaran strategis, bahkan melampaui target indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam rencana strategis daerah.
Berdasarkan draf data indikator kinerja terbaru, sasis tata kelola E-Government yang diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung sukses menyentuh angka 4,15 dari target awal 4,10 (ketercapaian 100%). Pada klaster Keterbukaan Informasi Publik, nilai monitoring dan evaluasi badan publik berhasil menembus angka 88,74% atau memenuhi 92% dari target makro.
Sementara itu, Kematangan Statistik Sektoral yang diukur lewat Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berada di sasis angka 2,62 dari target 2,7. Lonjakan paling eksesif terjadi pada sektor Keamanan Informasi Daerah, di mana Indeks KAMI meroket ke skor 473 dari target moderat yang hanya dipatok di angka 300, mencerminkan 157% tingkat ketercapaian draf proteksi siber daerah.
Pelepasan 50 PNS Purnabakti: Menjaga Keteladanan di Luar Struktur Birokrasi
Guna menjaga keberlanjutan roda transformasi ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan menyelaraskan draf program kerjanya ke dalam ekosistem Lampung In. Platform digital terpadu ini diandalkan menjadi pintu gerbang tunggal yang mempercepat distribusi draf pelaporan warga langsung ke dasbor dinas teknis secara real-time.
Di samping membahas sasis digitalisasi birokrasi, agenda apel mingguan tersebut dirangkai secara sirkular dengan prosesi upacara kedinasan yang humanis. Pemprov Lampung menyerahkan draf penghargaan serta tali asih kepada 50 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lintas instansi yang resmi memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung per 1 Juli 2026.
Gubernur Lampung menyampaikan draf penghormatan setinggi-tingginya atas loyalitas, dedikasi, serta rekam jejak pengabdian panjang para aparatur dalam mengawal draf pembangunan Bumi Ruwa Jurai. Manajemen daerah mengingatkan bahwa masa purnabakti bukan akhir dari pengabdian, melainkan sasis transisi baru bagi para pensiunan untuk tetap menebar draf keteladanan dan kontribusi sosial yang positif di tengah konstelasi kehidupan masyarakat akar rumput. (***)
Post a Comment