BANDAR LAMPUNG – Skenario penyelamatan masa depan pendidikan puluhan siswa terdampak kisruh operasional eks SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 Bandar Lampung memasuki fase krusial dengan hasil positif. Pemerintah Provinsi Lampung memastikan sebanyak 80 siswa eks sekolah tersebut kini tengah melaksanakan sirkuit ujian kenaikan kelas secara serentak di enam sekolah swasta bentukan rujukan kedinasan, Senin (8/6/2026).
Langkah evakuasi taktis ini dilakukan demi menjamin hak belajar anak didik tidak terputus. Adapun enam sekolah swasta yang ditunjuk secara fungsional oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung meliputi SMA Arjuna, SMA Bina Mulya, SMA Asafina, SMA Islamiyah, SMA Pangudi Luhur, dan SMA Budaya.
Penempatan sasis puluhan siswa tersebut didesain berbasis zonasi mikro, yakni mengukur sirkuit kedekatan lokasi antara sekolah tujuan dengan domisili atau tempat tinggal masing-masing siswa guna mempermudah aksesibilitas dan mobilitas harian mereka.
Guna memastikan sirkuit ujian berjalan tanpa sengketa, Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, turun langsung mengeksekusi peninjauan lapangan (monitoring) ke beberapa titik, di antaranya SMA Bina Mulya dan SMA Arjuna Bandar Lampung, pada Senin pagi.
“Hari ini, seluruh enam sekolah tujuan secara serentak melaksanakan tes ujian kenaikan kelas bagi para siswa terdampak persoalan eks SMA Siger. Berdasarkan basis data di lapangan, ada sekitar 80 siswa yang sudah duduk di dalam ruang kelas dan mengikuti ujian dengan khidmat,” urai Thomas Amirico di sela-sela peninjauan.
Atensi Penuh Gubernur: Siswa Fokus Belajar, Biaya Dibereskan Pemprov
Thomas melempar sasi bahwa Pemprov Lampung menaruh perhatian makro terhadap kelangsungan studi para siswa ini. Bahkan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah mengeluarkan instruksi dan atensi khusus agar jajaran birokrasi pendidikan memberikan back-up penuh hingga puluhan siswa tersebut menamatkan pendidikan menengah atas.
Gubernur meminta agar sengketa tata kelola yang menimpa sekolah asal mereka (SMA Siger) tidak boleh mengorbankan psikologis maupun hak administratif siswa untuk naik kelas atau lulus sekolah.
“Bapak Gubernur memberikan atensi sangat ketat bahwa anak-anak kita ini harus kita backup secara penuh. Mereka harus bisa melanjutkan sekolah dan menamatkan pendidikan dengan tenang di sekolah-sekolah yang sudah kita tunjuk ini,” tegas Thomas.
Menjawab kekhawatiran wali murid terkait potensi sengketa finansial di sekolah swasta yang baru, Disdikbud Lampung mengunci garansi bahwa komponen biaya pendidikan di enam sekolah tujuan tidak akan dibebankan kepada orang tua siswa. Pemprov Lampung berkomitmen penuh mengalokasikan dukungan anggaran guna menyokong operasional pendidikan mereka.
“Pemerintah daerah akan mengintervensi dan membantu semaksimal mungkin dari sasis anggaran yang ada. Yang paling penting saat ini adalah anak-anak fokus belajar untuk menyelesaikan ujian mereka, urusan (biaya dan administrasi) yang lain akan kita support penuh,” pungkasnya. (***)
Post a Comment