Dilema Hukum dan Air Mata: Kesaksian Bupati Pesawaran dalam Pusaran TPPU Eks Bupati Dendi Ramadhona

BANDAR LAMPUNG — Ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang bertransformasi menjadi panggung pembuktian sekaligus pergulatan emosional yang sengit. Bupati Pesawaran aktif, Nanda Indira Bastian, akhirnya memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengalir dari proyek korupsi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pesawaran. Kehadiran Nanda secara virtual lewat fasilitas zoom tersebut menjadi titik krusial bagi jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk memetakan kepemilikan aset serta memisahkan harta personal dari komodifikasi uang hasil kejahatan jabatan.

Dalam kesaksiannya, Nanda mencoba membedah anatomi keuangan keluarga guna mematahkan sangkaan TPPU atas sejumlah aset yang disita negara. Salah satu fokus klarifikasi dialamatkan pada kepemilikan rumah mewah di kawasan Gang Bukit, Bandar Lampung, senilai Rp1,5 miliar. Menurut pembelaannya, properti tersebut tidak murni bersumber dari kocek pribadi terdakwa Dendi Ramadhona, melainkan hasil urunan keluarga besar yang melibatkan ayah mertua dan kakak ipar terdakwa. Strategi penasihat hukum dan saksi mengarah pada pengaburan kepemilikan tunggal atas aset tersebut guna menghindari eksekusi penyitaan total oleh negara.

Persidangan juga diwarnai nota keberatan personal terkait penyitaan barang-barang mewah, logam mulia, hingga mahar pernikahan berupa cincin dan gelang. Saksi memohon kepada majelis hakim untuk memilah secara objektif barang-barang yang diklaim sebagai hadiah ulang tahun, pemberian keluarga, atau barang imitasi yang tidak terkait dengan delik pidana. Kendati demikian, posisi tawar pembelaan tersebut sempat goyah saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Ketua Majelis Hakim, Enan Sugiarto, mencecar adanya diskrepansi atau ketidaksesuaian yang mencolok dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik saksi antara tahun 2019 dan 2024.

Argumen saksi yang menyatakan hanya mengikuti arahan suami selaku kepala keluarga dalam menyusun LHKPN tidak serta-merta menggugurkan kewajiban hukum akuntabilitas publik seorang pejabat negara. Di penghujung sidang, formalitas hukum pidana sempat mencair ketika terdakwa Dendi Ramadhona diberikan kesempatan berinteraksi langsung hingga memicu tangis haru di ruang sidang. Majelis hakim kini memikul tanggung jawab besar untuk memilah klaster aset secara presisi antara harta yang sah secara hukum (legal asset) dan instrumen yang diduga kuat menjadi wadah pencucian uang hasil rasuah demi menyelamatkan kerugian keuangan negara.