Buka Munas XVIII HIPMI di Lampung, Presiden Prabowo Bakar Semangat Nasionalisme Ekonomi Pengusaha Muda


BANDAR LAMPUNG – Sirkuit konsolidasi ekonomi dan jaringan pengusaha muda terbesar di tanah air resmi bergulir di Bumi Ruwa Jurai. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Ballroom Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu (10/6/2026).

Gelaran makro yang mempertemukan ribuan delegasi fungsional dari pelbagai penjuru Nusantara ini terasa spesial karena bertepatan langsung dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 HIPMI.

Mengawal kunker strategis Kepala Negara, jajaran menteri Kabinet Merah Putih tampak hadir dalam formasi lengkap di hulu ruang sidang. Di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam sasis arahan utamanya, Presiden Prabowo Subianto melempar pesan ideologis yang kuat mengenai esensi penting nasionalisme sebagai bahan bakar utama penggerak roda perekonomian kebangsaan. Presiden menggarisbawahi bahwa kemajuan finansial dan industri sebuah negara modern mustahil tercipta tanpa adanya komitmen kebangsaan yang mengakar dari para pelaku usahanya.

“Lahirnya HIPMI napasnya adalah nasionalisme. Sebenarnya tidak ada kemajuan suatu bangsa tanpa nasionalisme, sebenarnya tidak ada,” tegas Presiden Prabowo di hadapan ribuan kader HIPMI lintas daerah.\


Koreksi Pembiayaan UMKM dan Implementasi Ekonomi Pancasila

Di hadapan panggung pelaku usaha muda, Presiden Prabowo mengajak seluruh peserta munas untuk melakukan refleksi sosiologis yang mendalam mengenai manifesto sistem ekonomi Pancasila, khususnya amanat Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah pusat, menurut Kepala Negara, saat ini tengah memasang perhatian serius untuk memperkuat sasis ekonomi di tingkat akar rumput. Salah satu sirkuit kebijakan yang tengah digodok adalah mengoreksi rupa-rupa kejanggalan administrasi dalam akses pembiayaan perbankan yang selama ini dinilai memberikan beban fluktuasi berat bagi para pelaku usaha super mikro dan UMKM di daerah.

Terkait cetak biru (blueprint) menuju Indonesia Emas 2045, Presiden kembali mengunci komitmen kabinetnya untuk mengakselerasi program industrialisasi berbasis hilirisasi komoditas lokal serta swasembada energi total dalam rentang waktu tiga tahun ke depan. Langkah taktis ini mendesak dieksekusi agar sasis pasar domestik sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan industri dalam negeri, bukan menjadi sirkuit komoditas impor.

“Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan emas bagi pengusaha-pengusaha muda untuk bangkit, karena kita tidak mau hanya sekadar menjadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia dinikmati secara absolut oleh putra-putri Indonesia,” urai Presiden Prabowo taktis.

Gaungkan Konsep "Indonesia Incorporated" Hadapi Krisis Global

Menyikapi fluktuasi ketidakpastian sirkuit geopolitik global yang kian memanas, Kepala Negara melempar formula solusi berupa penguatan kolaborasi horizontal melalui prinsip Indonesia Incorporated. Pengusaha domestik diminta memotong sasis persaingan tidak sehat yang saling menjatuhkan.

“Kita bersaing bukan bersaing untuk saling membunuh, kita bersaing untuk saling mengangkat, bersaing untuk saling memperkuat,” ucap Kepala Negara disambut riuh tepuk tangan peserta sidang.

Sebagai informasi, sirkuit agenda kunker Presiden Prabowo Subianto di Lampung terbilang super padat. Sebelum bertolak membuka Munas HIPMI di Bandar Lampung, Presiden dengan didampingi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal terlebih dahulu melakukan penerbangan hulu ke koridor barat Lampung untuk meresmikan operasional penuh RSUD K.H. Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat.

Rentetan agenda ini mempertegas sasis komitmen pemerintah dalam menyinergikan pertumbuhan ekonomi makro di perkotaan dengan pemerataan fasilitas pelayanan publik dasar di klaster wilayah perdesaan dan pesisir terluar. (***)

Post a Comment

Previous Post Next Post