BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmennya dalam menciptakan lapangan kerja melalui berbagai kebijakan strategis dan transformasi ekonomi inklusif. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat memaparkan capaian kinerja daerah dalam dimensi penurunan tingkat pengangguran kepada tim penilai pusat secara virtual, Rabu (1/4/2026).
Dalam evaluasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri tersebut, Pemprov Lampung menyoroti pentingnya menyinkronkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan kebutuhan pasar industri modern.
Potensi dan Tantangan Ketenagakerjaan
Lampung saat ini memiliki modal besar berupa bonus demografi, di mana 69,24 persen dari total 9,52 juta jiwa penduduknya berada pada usia produktif. Namun, tantangan utama masih terletak pada kesenjangan kompetensi (mismatch), khususnya pada lulusan SMA dan SMK.
Berdasarkan data tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung berada di angka 4,21 persen. Meski menunjukkan tren yang lebih stabil dibanding provinsi lain di Sumatera, Pemprov terus berupaya menggeser dominasi pekerja sektor informal yang saat ini masih mencapai 64,72 persen menuju sektor formal yang lebih terlindungi.
Inovasi dan Program Unggulan 2025-2029
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Lampung telah menetapkan peta jalan (roadmap) melalui RPJMD 2025–2029 dengan fokus pada:
Revitalisasi Vokasi: Pelatihan bersertifikasi BNSP yang telah diikuti oleh 928 peserta.
Aplikasi "SiGajah": Platform digital informasi pasar kerja untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan.
Program "Desaku Maju": Penguatan ekonomi berbasis desa untuk menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.
Anggaran Strategis: Alokasi dana sebesar Rp36,5 miliar dari APBD khusus untuk program penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Dampak Sektor Riil dan Investasi
Sekdaprov Marindo juga mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor memberikan dampak instan pada penyerapan tenaga kerja. Salah satu contoh nyata adalah integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga Februari 2026 telah melibatkan 1.081 satuan pelayanan dan sukses menyerap 48.693 tenaga kerja di seluruh kabupaten/kota se-Lampung.
Visi Keberlanjutan 2029
Ke depan, Pemerintah Provinsi Lampung akan mempermudah perizinan investasi dan mempercepat pengembangan kawasan industri guna menarik lebih banyak pemberi kerja. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) juga tengah difinalisasi sebagai panduan penciptaan lapangan kerja hingga tahun 2029.
“Kami optimistis melalui penguatan kualitas SDM dan kemudahan investasi, angka pengangguran dapat ditekan secara bertahap demi mewujudkan masyarakat Lampung yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Marindo Kurniawan.
Post a Comment