BANDAR LAMPUNG, 3 Maret 2026 – Akses pelayanan publik di Kota Bandar Lampung kini semakin terintegrasi dan efisien. Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung guna menghadirkan pelayanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung, Selasa (3/3).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkumham/Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, beserta jajaran pimpinan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung.
Layanan Satu Atap yang Lebih Cepat Wali Kota Eva Dwiana menjelaskan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian, seperti pembuatan dan perpanjangan paspor, tanpa harus mengunjungi kantor imigrasi pusat. Semua layanan tersebut nantinya akan tersedia dalam satu gedung di Mal Pelayanan Publik.
“Kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik, lebih cepat, dan lebih mudah bagi warga. Dengan adanya gerai imigrasi di MPP, masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan administrasi sekaligus dalam satu tempat,” ujar Wali Kota yang akrab disapa Bunda Eva tersebut.
Sinergi Instansi untuk Kesejahteraan Warga Nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Perjanjian Kerja Sama teknis disepakati bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung untuk memastikan operasional layanan berjalan standar dan profesional.
Kakanwil Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, menyambut baik inisiatif Pemkot Bandar Lampung. Menurutnya, integrasi layanan di MPP merupakan langkah modernisasi birokrasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat, mengingat mobilitas warga Bandar Lampung ke luar negeri yang terus meningkat, baik untuk urusan ibadah, wisata, maupun pendidikan.
Komitmen Transparansi Hadirnya layanan imigrasi di MPP juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandar Lampung untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dengan sistem terintegrasi, potensi pungutan liar dan hambatan birokrasi dapat diminimalisir secara signifikan.
Post a Comment