Ingatkan Risiko Krisis Drainase Kota, Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung Desak Pemerintah Susun Masterplan Pengelolaan Air Terintegrasi

 

BANDAR LAMPUNG, 7 Maret 2026 – Berulangnya musibah banjir di sejumlah wilayah Bandar Lampung memicu reaksi keras dari legislatif. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Widodo, memperingatkan bahwa kota ini terancam mengalami krisis drainase permanen jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur perkotaan.

Menurut PKS, pesatnya pembangunan permukiman yang tidak dibarengi dengan penyediaan ruang resapan air telah melampaui kapasitas daya tampung saluran drainase yang ada saat ini.

Beralih dari Reaktif ke Sistematis Agus Widodo menegaskan bahwa DPRD siap mendukung dari sisi anggaran dan pengawasan, namun pemerintah kota harus memiliki cetak biru (blueprint) yang jelas dalam penanganan air.

“Bandar Lampung berisiko mengalami krisis drainase kota jika tidak direncanakan secara komprehensif. Penanganan banjir tidak boleh lagi bersifat reaktif atau hanya dilakukan saat musibah terjadi. Kita butuh perencanaan yang menjawab tantangan hingga puluhan tahun ke depan,” ujar Agus Widodo, Sabtu (7/3).

5 Rekomendasi Kebijakan Fraksi PKS Guna meminimalisir risiko bencana, Fraksi PKS merumuskan lima poin rekomendasi strategis untuk Pemerintah Kota:

1. Penyusunan Masterplan Drainase: Sebagai fondasi utama perencanaan pengelolaan air jangka panjang.

2. Audit Drainase Eksisting: Melakukan pengecekan kapasitas saluran, sedimentasi, dan pemetaan titik rawan secara akurat.

3. Pembangunan Kolam Retensi: Menyiapkan lahan penampung limpasan air di kawasan strategis untuk mencegah beban berlebih pada sungai.

4. Integrasi Tata Ruang: Menyelaraskan pembangunan gedung dan perumahan dengan sistem drainase yang mumpuni.

5. Normalisasi Sungai Berkala: Melakukan pengerukan sedimen dan penataan sempadan sungai secara rutin, bukan hanya saat musim hujan.

Dukungan Anggaran dan Partisipasi Publik Lebih lanjut, Agus Widodo menyatakan bahwa legislatif akan mengawal pembahasan anggaran agar prioritas penanganan infrastruktur air mendapatkan porsi yang memadai. Namun, ia juga mengingatkan bahwa peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan selokan dari sampah tetap menjadi faktor penentu di lapangan.

Fraksi PKS berharap kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan kesadaran warga dapat memperkuat ketangguhan kota dalam menghadapi cuaca ekstrem, sehingga kerugian moril dan materiil akibat banjir dapat ditekan serendah mungkin.