Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kritik Tajam Atas Tata Kelola dan Kualitas Gizi Generasi

 

JAKARTA, 23 Februari 2026 – Memasuki satu tahun lebih perjalanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, beragam kritik dan desakan evaluasi total mulai menggema dari berbagai lapisan masyarakat. Meskipun anggaran program ini melonjak drastis dari Rp71 triliun di tahun 2025 menjadi Rp335 triliun pada tahun 2026, efektivitasnya dalam menuntaskan masalah stunting dan malnutrisi kini dipertanyakan.

Pimred RadarCyberNusantara.Id, Pinnur Selalau, dalam opininya menyoroti adanya kesenjangan antara besarnya anggaran dengan realitas kualitas makanan di lapangan. Sejumlah kasus menunjukkan anak-anak justru disuguhi menu yang jauh dari standar gizi, mulai dari makanan tinggi gula hingga temuan bahan pangan yang tak layak konsumsi.

"Alih-alih menyelesaikan malnutrisi, program ini justru menambah problem baru. Banyak kasus siswa tumbang akibat keracunan setelah menyantap menu MBG. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan payung hukum untuk memperbaiki tata kelola ini," ungkap Pinnur.

Kualitas Pangan dan Masalah Keracunan Beberapa organisasi sipil seperti KPAI, ICW, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dilaporkan telah mendesak pemberhentian sementara program ini. Temuan di lapangan mencatat adanya menu berupa mi instant, susu tinggi gula, hingga kondisi ayam yang tidak higienis. Hal ini dianggap kontradiktif dengan tujuan awal program untuk menekan angka stunting.

Salah Sasaran dan Dampak Ekonomi Program MBG juga dinilai "salah sasaran" karena turut menjangkau anak-anak dari keluarga golongan menengah ke atas yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan pangan gratis. Masyarakat berharap sebagian anggaran fantastis tersebut dialihkan untuk pemenuhan hak dasar pendidikan dan kesehatan, terutama guna mencegah anak putus sekolah akibat biaya pendidikan yang kian mahal.

Selain itu, janji pemerintah bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM belum sepenuhnya terlihat. Sebagian besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan lebih banyak berbelanja melalui distributor besar ketimbang menyerap hasil produksi petani, peternak, atau nelayan secara langsung.

Akar Masalah Kesejahteraan Opini tersebut menegaskan bahwa akar persoalan gizi buruk bukan hanya pada ketersediaan makan siang, melainkan pada rendahnya daya beli masyarakat akibat sistem ekonomi yang menciptakan kesenjangan. Tanpa adanya jaminan pendidikan dan kesehatan gratis yang fundamental, program makan gratis dianggap hanya solusi "tambal sulam" yang bersifat populis tanpa menyentuh akar kemiskinan.

Masyarakat kini menantikan langkah nyata pemerintah untuk melakukan transparansi tata kelola dana MBG dan memastikan bahwa setiap rupiah dari pajak rakyat benar-benar menjadi nutrisi berkualitas bagi generasi masa depan, bukan sekadar menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum pejabat.