JAKARTA, 27 Februari 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi X memastikan akan memanggil Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebelum memasuki cuti bersama Idulfitri mendatang. Pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi secara mendalam mekanisme, transparansi, serta arah kebijakan pengelolaan beasiswa yang didanai oleh negara tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil menyusul banyaknya sorotan publik terkait distribusi beasiswa yang dinilai belum merata dan minim sosialisasi.
"Beberapa waktu lalu saya telah bertemu dengan Direktur LPDP. Secara prinsip mereka memiliki aturan internal, namun persoalannya adalah aturan tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada publik," ujar Lalu Hadrian Irfani di Gedung DPR, Kamis (26/2).
Audit Data 55.641 Penerima Beasiswa Salah satu poin utama yang akan digali dalam pemanggilan tersebut adalah transparansi data. Hingga saat ini, tercatat total penerima beasiswa LPDP telah mencapai 55.641 orang. Komisi X mendesak LPDP untuk membuka secara rinci latar belakang para penerima guna memastikan asas keadilan sosial.
Irfani menegaskan, LPDP harus menjamin akses yang luas bagi:
Masyarakat dari kelompok ekonomi tidak mampu.
Warga di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Lulusan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Bukan Konsumsi Kalangan Elit DPR memberikan peringatan keras agar beasiswa negara ini tidak disalahgunakan atau hanya menjadi privilese bagi kalangan tertentu. Publik saat ini tengah mengawasi ketat adanya indikasi penerima beasiswa yang berasal dari kalangan publik figur (artis) atau anak pejabat yang secara finansial dianggap sudah mampu.
"Kami tidak ingin beasiswa LPDP hanya dinikmati kalangan tertentu saja. Ketidakjelasan data penerima telah menjadi keresahan publik dan ini harus dijawab secara terbuka oleh pengelola program," tegasnya.
Pertemuan resmi sebelum Lebaran nanti diharapkan dapat menghasilkan komitmen baru dari LPDP untuk memperbaiki sistem rekrutmen dan memastikan bahwa investasi pendidikan negara benar-benar menyasar talenta terbaik yang membutuhkan.
Post a Comment