BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mempererat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Lampung untuk memastikan proyek strategis daerah berjalan tepat sasaran. Fokus utama pengawasan pada tahun 2026 disepakati akan dititikberatkan pada sektor infrastruktur dan ketahanan pangan guna memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, dengan Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (13/01/2026).
Evaluasi Sektor Pertanian dan Target 2026
Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Agus Setiawan, menyampaikan laporan capaian pengawasan enam bulan terakhir (wrap-up). Ia menjelaskan bahwa jika pada tahun 2025 BPKP memfokuskan pengawasan pada sektor pertanian, maka untuk tahun 2026, arah pengawasan akan diperluas secara intensif ke sektor pembangunan infrastruktur.
“Kami mengidentifikasi sejumlah celah perbaikan pada produktivitas dan efisiensi. Untuk 2026, kami sepakat pengawasan diarahkan pada infrastruktur sesuai komitmen Pemprov Lampung, dan Pak Sekda sangat mendukung langkah ini,” ujar Agus.
Rekomendasi Strategis dari Hulu ke Hilir
BPKP akan memberikan rekomendasi komprehensif yang mencakup:
Sektor Pertanian: Penguatan sisi hulu, pengelolaan akses pasar hasil panen, hingga hilirisasi pembiayaan.
Sektor Infrastruktur: Memastikan efektivitas anggaran, kualitas pengerjaan, dan dampak langsung terhadap mobilitas ekonomi.
Tata Kelola: Penguatan praktik administrasi di lingkungan pemerintah daerah guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
Dukungan Penuh Pemerintah Provinsi
Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menyambut baik peran BPKP sebagai mitra strategis dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara. Menurutnya, pendampingan berbasis risiko dari BPKP sangat dibutuhkan agar program pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berkualitas dan memberikan manfaat nyata.
“Pengawasan efektif dan rekomendasi strategis sangat diperlukan agar setiap rupiah APBD yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat Lampung,” tegas Marindo.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat teras, di antaranya Kepala Bappeda Lampung Anang Risgiyanto, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Evie Fatmawaty, serta Kepala BKD Rendi Riswandi. Kolaborasi ini menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, efisien, dan progresif di tahun 2026.
Post a Comment