LAMPUNG UTARA, 12 Januari 2026 – Publik dihebohkan dengan beredarnya video viral yang memperlihatkan aksi protes seorang guru PNS di SD Negeri 3 Sinangsari, Lampung Utara. Guru tersebut meluapkan kemarahannya setelah menemukan makanan yang didistribusikan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga dalam kondisi busuk dan tidak layak konsumsi bagi para siswa.
Aksi berani guru tersebut kini menjadi sorotan tajam, mengingat program MBG merupakan program prioritas nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Temuan Lapangan: Sayur Berlendir dan Buah Busuk
Dalam rekaman video yang beredar, sang guru menunjukkan bukti fisik makanan yang diterima murid-muridnya. Berdasarkan testimoni langsung dari para siswa di dalam video tersebut, kualitas makanan yang diberikan sangat memprihatinkan:
Lauk Tempe: Siswa mengeluhkan rasa yang sangat pahit.
Buah-buahan: Anggur yang diterima dilaporkan dalam kondisi busuk.
Sayuran: Kondisi sayur sudah berlendir dan tidak segar.
“Ini bukan binatang, ini anak sekolah! Kalau murid kami keracunan, siapa yang tanggung jawab?” tegas sang guru dengan nada bicara tinggi menunjukkan kekhawatirannya akan keselamatan siswa.
Dugaan Maladministrasi Dapur MBG
Selain kualitas makanan, guru tersebut juga mengungkap kejanggalan operasional pada unit Dapur MBG di wilayah tersebut:
Henti Operasional: Dapur MBG disebut sempat berhenti beroperasi selama tiga minggu tanpa alasan yang jelas.
Klaim Anggaran: Ada dugaan informasi yang menyebutkan anggaran dari pusat belum turun, sehingga memengaruhi kualitas dan ketersediaan makanan.
Laporan ke Pusat: Guru tersebut secara terbuka meminta bantuan koneksi pendamping Paspampres untuk menyampaikan temuan ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
[Image: A still frame from the viral video showing the teacher pointing at a student's lunch box, emphasizing the need for food safety oversight]
Desakan Audit dan Evaluasi
Kejadian di SDN 3 Sinangsari ini menjadi peringatan keras bagi pengelola program di tingkat daerah. Masyarakat dan wali murid kini mendesak pemerintah terkait untuk segera:
Melakukan Audit Investigasi terhadap aliran dana dan operasional Dapur MBG di Lampung Utara.
Mengevaluasi vendor atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas penyediaan bahan makanan.
Memastikan standar keamanan pangan (food safety) dijalankan secara ketat agar tidak terjadi kasus keracunan massal.
Hingga saat ini, instansi terkait di Lampung Utara maupun pengelola Dapur MBG setempat belum memberikan pernyataan resmi. Namun, kasus ini diprediksi akan memicu pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi makanan anak sekolah di seluruh Provinsi Lampung.
Analisis Konteks: Kejadian ini sangat kontras dengan peresmian Sekolah Rakyat berbiaya Rp670 miliar di Lampung yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM. Kegagalan pengawasan pada level teknis seperti penyediaan makanan dapat merusak citra program strategis nasional. Keberanian guru PNS tersebut menunjukkan adanya check and balance dari akar rumput, namun sekaligus menyingkap kerentanan sistem distribusi pangan di daerah yang perlu segera dibenahi sebelum semester genap berjalan lebih jauh.
Post a Comment