Komitmen TNI di Way Kambas: Pangdam XXI/Radin Inten Siapkan Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Mitigasi Konflik Satwa

 



LAMPUNG TIMUR – Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan kesiapan penuh jajaran TNI untuk mendukung Pemerintah Provinsi Lampung dalam menuntaskan konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).

Pernyataan tersebut disampaikan Pangdam saat mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar dalam agenda peninjauan lapangan di TNWK, Sabtu (24/1/2026).

Prinsip Humanis: Gajah Terlindungi, Rakyat Aman

TNI berkomitmen menjalankan peran pendampingan dengan pendekatan yang humanis. Pangdam menekankan bahwa solusi yang diambil harus mampu menyeimbangkan aspek konservasi satwa dilindungi dengan jaminan keamanan bagi warga di desa penyangga.

“TNI siap kapan pun dibutuhkan. Prinsip utamanya adalah gajah tidak disakiti dan masyarakat merasa aman. Kami akan mendukung penuh setiap tahapan, mulai dari kajian teknis (feasibility study) hingga implementasi di lapangan,” ujar Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

Mobilisasi Batalyon Teritorial Pembangunan

Sebagai langkah konkret, Pangdam mengungkapkan bahwa Kodam XXI/Radin Inten memiliki satuan khusus yang siap diterjunkan untuk memperkuat infrastruktur dan keamanan di wilayah terdampak.

  • Pengerahan Personel: Satu Batalyon Teritorial Pembangunan yang berlokasi di dekat kawasan TNWK siap diperbantukan untuk kebutuhan karya bakti.

  • Dukungan Infrastruktur: TNI siap membantu pembangunan pagar pengaman atau sarana mitigasi lainnya melalui program kemanunggalan TNI dengan rakyat.

  • Patroli Bersama: TNI bersedia memberikan pendampingan bagi masyarakat dalam penjagaan wilayah, guna mencegah masuknya kawanan gajah ke permukiman dan lahan pertanian warga.

Sinkronisasi SOP dan Koordinasi Lintas Instansi

Meskipun menyatakan kesiapan penuh, Pangdam menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi Prosedur Operasi Standar (SOP) antara TNI, Balai TNWK, dan Pemerintah Daerah. Hal ini diperlukan untuk menentukan jumlah personel yang efektif serta pemetaan titik-titik penugasan yang menjadi prioritas kerawanan.

“Kami menunggu arahan dan koordinasi dari pemerintah daerah terkait detail penugasan. TNI akan masuk sesuai peran yang bisa dilibatkan untuk memastikan konflik ini segera berakhir demi ketenangan masyarakat Lampung Timur,” pungkasnya.

Post a Comment

Previous Post Next Post