PESAWARAN – Nasib pendidikan 71 siswa SD Swasta Handayani di Dusun Margodadi, Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, kini berada di ujung tanduk. Buntut dari konflik internal yayasan dan dugaan intimidasi terhadap tenaga pendidik, Kepala Sekolah beserta seluruh guru resmi mengundurkan diri, menyebabkan aktivitas belajar-mengajar lumpuh di bangunan sekolah semula.
Terhitung sejak Senin (26/1/2026), para siswa terpaksa mengungsi dan melaksanakan kegiatan belajar di barak atau tenda darurat yang didirikan swadaya oleh wali murid di lapangan Dusun Margodadi.
Kronologi: Intimidasi di Tengah Bakti Sosial
Kemelut bermula pada Selasa (20/1) saat sekolah menerima bantuan alat tulis dari pihak eksternal. Di tengah acara, seorang oknum warga berinisial Y, yang mengklaim sebagai pemilik yayasan, datang dan mempertanyakan izin kegiatan tersebut dengan nada intimidatif di hadapan staf pengajar.
Kepala Sekolah, Dwi Yulianto, mengaku tidak tahan terhadap tekanan dan intervensi yang dinilai menghambat perkembangan karir guru.
"Jika situasinya terus seperti ini dan saya selalu disalahkan, saya memilih mundur dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang mengklaim pemilik yayasan," tegas Dwi dalam rapat wali murid, Jumat lalu.
Masalah Legalitas dan Nasib Guru
Selain faktor intimidasi, terungkap bahwa sekolah menghadapi kendala administratif serius. Tanpa perbaikan akta notaris dan SK Kemenkumham, para guru di SD S Handayani tidak dapat terdaftar dalam sistem Dapodik, yang berarti masa kerja dan karir mereka tidak diakui secara negara. Solidaritas sesama pengajar pun pecah, di mana para guru memilih ikut mundur jika kepala sekolah berhenti bertugas.
Jeritan Wali Murid: Jarak Sekolah Negeri Terlalu Jauh
Wali murid menolak saran Korwilcam Pendidikan untuk memindahkan siswa ke SD Negeri terdekat karena kendala geografis. Jarak yang jauh dan akses jalan yang sulit memaksa anak-anak berjalan kaki hingga lebih dari satu kilometer, yang dinilai sangat membebani fisik siswa.
"Anak saya sudah mengeluh capek harus berjalan jauh. Kami mohon Pemerintah Kabupaten Pesawaran jangan tinggal diam. Dunia pendidikan harus steril dari kepentingan pribadi," ujar Ahmad Yani, salah satu wali murid.
Desakan Intervensi Dinas Pendidikan
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran untuk segera turun tangan memediasi konflik atau mengambil alih pengelolaan sementara agar hak pendidikan anak-anak tidak terbengkalai. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang mengklaim pemilik yayasan belum memberikan klarifikasi resmi terkait legalitas kepemilikan lahan maupun bangunan sekolah.
Post a Comment