BANDAR LAMPUNG – Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang seharusnya menjadi sarana keamanan bagi pejalan kaki di Kota Bandar Lampung kini justru berubah menjadi fasilitas yang mengancam keselamatan. Hasil pantauan lapangan pada Rabu (7/1/2026) menunjukkan kondisi sejumlah JPO di jalur protokol dalam keadaan rusak parah dan tidak terawat.
Kondisi ini memicu keresahan warga yang menuntut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk segera melakukan audit kelayakan infrastruktur dan perbaikan menyeluruh.
Potret Kerusakan di Jalan ZA Pagar Alam
Salah satu titik paling memprihatinkan berada di JPO Jalan ZA Pagar Alam (area SPBU – Dunkin’ Donuts). Fasilitas ini kini jauh dari fungsi aslinya karena:
Struktur Keropos: Alas jembatan mulai berlubang dan tergenang air, sangat berisiko bagi keselamatan penyeberang.
Minim Pengaman: Penutup sisi kanan dan kiri hilang, menyisakan tiang besi pembatas yang membuat pengguna rentan terkena cuaca ekstrem.
Kesan Kumuh: Dipenuhi vandalisme, serta beralih fungsi menjadi tempat jemuran pakaian dan lokasi peristirahatan tunawisma.
Estetika Buruk: Baliho iklan yang terpasang tampak rusak dan sobek, memperburuk pemandangan kota.
Kondisi Serupa di Jalan Teuku Umar
Tak hanya di ZA Pagar Alam, JPO yang menghubungkan kawasan Gunung Sari dengan Sekolah Fransiskus di Pasir Gintung juga dilaporkan dalam kondisi serupa. Sebagai akses utama bagi anak sekolah dan warga menuju stasiun, kondisi JPO yang terbengkalai ini dinilai sangat ironis di tengah upaya kota mempercantik diri.
Desakan Tindak Lanjut Pemkot
Warga menilai pembiaran fasilitas publik ini telah berlangsung lama tanpa adanya sentuhan pemeliharaan yang berarti. Masyarakat mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandar Lampung untuk:
Melakukan Rehabilitasi Total: Memperbaiki alas jembatan, atap, dan pagar pengaman.
Penertiban dan Pembersihan: Membersihkan aksi vandalisme serta memastikan JPO tidak disalahgunakan untuk tempat tinggal liar.
Penerangan dan Estetika: Menambah pencahayaan di malam hari guna mencegah potensi tindak kriminalitas.
"Kami membayar pajak, tapi sarana penyeberangan saja membahayakan jiwa. Jangan tunggu ada korban jatuh baru pemerintah sibuk memperbaiki," keluh salah satu warga pengguna jalan.
JPO seharusnya menjadi solusi mobilitas, bukan justru menjadi monumen kegagalan pemeliharaan infrastruktur kota.
Post a Comment