TANGGAMUS, 17 Desember 2025 – Kebijakan Camat Wonosobo, Edi, dalam menentukan lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur modern untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai polemik. Proyek yang awalnya direncanakan di lahan Perumahan PNS, tepat di depan SMP Negeri 1 Wonosobo, diduga dilakukan tanpa proses transparansi dan musyawarah yang memadai.
Dugaan pemanfaatan wewenang ini memicu gelombang protes dari penghuni perumahan, pihak sekolah, hingga tokoh masyarakat setempat, yang berujung pada penghentian pekerjaan di lokasi tersebut.
Keluhan Penghuni Perumahan: Diusir dalam 9 Hari
Sejumlah penghuni perumahan PNS mengaku terkejut dengan perintah pengosongan rumah yang sangat mendadak. Tanpa adanya musyawarah sebelumnya, mereka diminta meninggalkan hunian yang telah ditempati selama lebih dari sepuluh tahun dalam kurun waktu hanya sembilan hari.
"Tiba-tiba saja mereka menyuruh mengosongkan dalam 9 hari karena akan ada pembangunan MBG. Tanpa musyawarah sebelumnya. Kami merasa diusir cepat-cepat dan bingung harus ke mana," ujar salah satu penghuni yang enggan disebutkan namanya, Selasa (16/12/2025).
Keresahan warga memuncak saat pekerja mulai melakukan aktivitas fisik seperti pengukuran lahan dan penebangan pohon di area perumahan hanya sehari setelah perintah lisan diberikan.
Penolakan dari SMPN 1 Wonosobo
Bukan hanya warga perumahan, pihak SMP Negeri 1 Wonosobo melalui Kepala Sekolah, Ibu Kholiyah, secara tegas menyatakan keberatan atas pemilihan lokasi di depan sekolah. Meskipun mendukung program gizi nasional, ia mengkhawatirkan dampak operasional dapur besar tersebut terhadap kenyamanan belajar-mengajar.
“Lokasi di depan sekolah berpotensi mengganggu akses siswa-guru dan suasana belajar,” ungkap Ibu Kholiyah. Ia bersama Komite Sekolah pimpinan Bapak Sopiyan berharap pemerintah daerah mencari lokasi alternatif yang lebih representatif.
Sorotan Tokoh Masyarakat dan Pemindahan Proyek
Tokoh masyarakat Wonosobo berinisial AG menyayangkan sikap camat yang dinilai tidak transparan dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, proyek strategis nasional seperti MBG seharusnya melibatkan aspirasi masyarakat agar tidak merugikan kepentingan pendidikan dan warga sekitar.
Seiring menguatnya penolakan, informasi terbaru menyebutkan bahwa proyek di lokasi tersebut akhirnya gagal dan dipindahkan. Aktivitas pembangunan di area Perumahan PNS dilaporkan telah terhenti sejak dua minggu lalu.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Wonosobo, Edi, belum memberikan tanggapan resmi meskipun telah dihubungi melalui telepon maupun pesan singkat untuk keperluan klarifikasi. Warga dan pihak sekolah menantikan penjelasan transparan guna memastikan program MBG tetap berjalan sukses tanpa mencederai hak-hak masyarakat lokal.
Post a Comment