JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) kini menjadi pusat perhatian negatif publik dan parlemen setelah munculnya dugaan tindak kekerasan yang melibatkan oknum Executive Vice President (EVP) PLN berinisial CEN. Ironisnya, sorotan ini diperparah dengan laporan kenaikan utang perusahaan yang mencapai angka fantastis, yakni Rp711,2 triliun.
Angka utang yang membengkak tersebut sontak memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Tersetrum Kenaikan Utang dan Layanan Buruk
Kritik pedas dilontarkan oleh Mufti Anam, seorang Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan anggota Komisi VI DPR RI. Mufti mempertanyakan efektivitas dan transparansi pengelolaan perusahaan setrum milik negara tersebut, terutama melihat kenaikan utang yang tidak sejalan dengan perbaikan layanan kepada masyarakat.
“Utang naik terus, layanan ke rakyat tidak membaik, ini jelas ada yang salah dalam manajemen PLN,” kata Mufti kepada Senator dalam pesan tertulis pada Jumat, 14 November.
Mufti menyatakan kekhawatiran bahwa manajemen PLN saat ini lebih fokus pada laporan keuangan semata, alih-alih pada integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.
Desak Pencopotan Direksi
Menanggapi carut-marut yang terjadi, Mufti Anam mendesak Pemerintah untuk segera melakukan perombakan total terhadap struktur pimpinan PLN. Desakan utama yang disampaikannya adalah pencopotan Darmawan Prasodjo dari jabatan Direktur Utama PLN.
Menurutnya, perubahan manajemen harus dilakukan untuk memastikan perusahaan dipimpin oleh sosok yang tepat dan memiliki visi yang jelas.
“Sudah waktunya direksi PLN diganti. Kita butuh orang yang punya visi pelayanan, bukan sekadar jago mengatur angka,” tegasnya.
Desakan ini mencerminkan tingginya tuntutan dari legislatif agar Kementerian BUMN segera bertindak cepat mengatasi permasalahan ganda yang kini membelit PLN, mulai dari masalah etika pimpinan hingga pengelolaan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.
Post a Comment