LAMPUNG UTARA, 7 Oktober 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara memanggil oknum kepala desa (kades) di Kecamatan Abungkunang dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut atas tuntutan peserta unjuk rasa dan kasus dugaan rudapaksa terhadap anak di bawah umur yang melibatkan seorang perangkat desa.
Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, Genius Akbar, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dan menegaskan komitmen legislatif. "Terkait kasus tersebut, hari ini kami memanggil sejumlah pihak terkait. Kasus ini akan terus kami kawal sampai pengadilan," ucapnya, Selasa (7/10/2025).
Pihak-pihak yang dipanggil dalam RDP antara lain:
Asisten I Pemkab Lampung Utara.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT).
Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Camat Abungkunang.
Inspektorat.
Dugaan Intervensi dan Tuntutan Pencopotan
Kasus ini bermula ketika seorang anak di bawah umur yang diduga dirudapaksa oleh perangkat desa di Abungkunang ditemukan hamil lima bulan setelah pihak sekolah mencurigai kondisinya. Pelaku disebut kerap menghubungi korban melalui WhatsApp dan melakukan perbuatan bejatnya di rumah korban.
Ironinya, keluarga korban mengaku sempat dipaksa berdamai oleh oknum kades tersebut saat hendak menempuh jalur hukum di Polres Lampung Utara. Dugaan intervensi ini menyebabkan Camat Abungkunang, Agus Jayastika, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Tien Rostina Pra, menilai langkah perdamaian dalam kasus kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak tepat.
Mengenai tuntutan pencopotan jabatan oknum kades, Genius Akbar menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, yang saat ini sedang melakukan investigasi. "Hasilnya nanti akan disampaikan kepada kami," imbuhnya.
Dugaan intervensi yang dilakukan oknum kades tersebut juga telah dilaporkan secara terpisah oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara kepada pihak kepolisian pada Jumat (26/9/2025).
Post a Comment