Gubernur se-Indonesia Merapat ke Menkeu: Pemangkasan TKD Rp226,9 Triliun Ancam Gaji P3K dan Pembangunan Daerah.

JAKARTA, 7 Oktober 2025 — Sejumlah Gubernur dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), termasuk Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta hari ini. Pertemuan mendesak ini bertujuan menyampaikan keberatan para kepala daerah atas rencana pemangkasan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam RAPBN 2026, alokasi TKD direncanakan turun menjadi Rp692,9 triliun, yang berarti ada pengurangan signifikan sebesar Rp226,9 triliun (sekitar 24,7 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun.

Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Jambi, Al Haris, menilai pemangkasan ini akan berdampak luar biasa terhadap kemampuan fiskal daerah.

“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari pemotongan TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, termasuk P3K. Ini luar biasa dampaknya terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris usai pertemuan.

Ancaman terhadap Pembangunan dan Belanja Rutin

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang turut hadir, menjelaskan bahwa rata-rata pemangkasan di tingkat provinsi mencapai 20–30 persen, bahkan Jawa Tengah mengalami pemotongan hingga 60–70 persen. Pemangkasan ini membuat ruang fiskal daerah makin terbatas.

"Anggaran TKD tahun depan kemungkinan hanya cukup untuk belanja rutin. Sementara untuk pembangunan jalan dan jembatan akan sangat terbatas,” kata Sherly.

Para gubernur mendesak pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Mereka khawatir daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dan sangat bergantung pada TKD akan kesulitan mengembangkan wilayahnya dan membiayai program prioritas.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa disebut telah mendengarkan pandangan para kepala daerah. Sherly Tjoanda menyampaikan harapannya, "Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi di daerah tetap berjalan dan stabil."

Pertemuan penting ini dihadiri oleh perwakilan dari 18 provinsi, termasuk Lampung, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan NTB.