Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lampung, Jumat (22/8), saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi.
Menurutnya, penyusunan target pendapatan dilakukan secara realistis dan akuntabel dengan memperhatikan potensi riil daerah, tren ekonomi makro, serta kebijakan transfer pemerintah pusat. “Kami menyiapkan strategi mulai dari optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi, peningkatan kinerja BUMD, hingga kerja sama pemanfaatan aset daerah,” kata Mirza.
Pemprov Lampung juga terus memperkuat koordinasi terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Fiskal untuk memperbesar ruang fiskal daerah. Dengan meningkatnya pendapatan, pembangunan diharapkan berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Dari sisi belanja, Mirza menegaskan struktur APBD 2026 akan diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik. Belanja modal untuk infrastruktur konektivitas, pertanian, dan pelayanan dasar disebut akan menjadi prioritas.
“Belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi fokus sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sangat penting guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Post a Comment