BANDAR LAMPUNG — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk memiliki kapal penyeberangan sendiri yang beroperasi di jalur Bakauheni-Merak. Usulan ini diajukan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.
Anggota Fraksi PKB, Munir Abdul Haris, menyoroti rendahnya kontribusi PAD dari Pelabuhan Bakauheni yang saat ini hanya mencapai sekitar Rp78 juta per tahun. Menurutnya, jika Pemprov memiliki kapal sendiri, potensi PAD bisa melonjak hingga Rp3 miliar per bulan, atau setara dengan Rp36 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima saat ini.
Investasi Strategis dan Keuntungan Jangka Panjang
Munir menilai, rencana Pemprov Lampung terkait pengelolaan Kapal Dalom hanya akan menyumbang sekitar Rp3,7 miliar per tahun, atau hanya 5% dari potensi sesungguhnya. Untuk itu, ia mendorong Pemprov agar berani berinvestasi dengan dukungan dari Bank Lampung.
"Harga satu kapal penyeberangan sekitar Rp200 miliar. Kalau kita berani ambil DP Rp50 miliar melalui Bank Lampung, sisanya bisa diangsur per bulan. Dengan potensi pendapatan yang besar, tentu investasi ini akan cepat kembali modal," jelas Munir.
Munir menegaskan bahwa memiliki kapal penyeberangan sendiri tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan kontrol lebih besar bagi pemerintah daerah terhadap layanan transportasi strategis di Selat Sunda.
Post a Comment