Jakarta, 8 Juli 2025 – Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025 memicu kritik tajam dari Mukhlis Basri, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, yang menyoroti lemahnya sistem pencatatan penumpang di lintasan Merak–Bakauheni.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan, Selasa (8/7), Mukhlis mengungkapkan kelalaian sistem pencatatan penumpang yang selama ini ia alami sendiri sebagai pengguna rutin jalur tersebut.
“Saya beli tiket tiap Jumat, tapi tidak pernah diminta nama, KTP, atau identitas. Hanya ditanya, ‘berapa orang?’ Tidak ada data!” tegas Mukhlis.
Ia menyebut kondisi ini sangat membahayakan jika terjadi kecelakaan, karena tidak ada data valid untuk proses evakuasi dan identifikasi korban.
Ketua Komisi V: Sistem Lemah, Nyawa Taruhannya
Lasarus, Ketua Komisi V DPR RI, turut menegaskan perlunya evaluasi total terhadap sistem keselamatan pelayaran nasional.
“Ini bukan cuma soal teknis, ini soal nyawa manusia. Pencatatan lemah, pengawasan longgar. Harus ada perubahan menyeluruh,” ujarnya.
Lasarus menyebut pihaknya akan menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Perhubungan guna membahas opsi penguatan sistem digitalisasi, pendataan penumpang secara real-time, hingga penambahan anggaran pengawasan pelabuhan.
“Tanpa data akurat, pemerintah tidak bisa bergerak cepat saat bencana. Harus ada investasi sistem agar kejadian serupa tak terulang,” tegasnya.
Post a Comment