Ratusan massa yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi peringatan Hari Buruh di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Kamis (1/5).
Aksi ini menjadi ajang penyampaian kritik tajam terhadap kondisi sosial-politik dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Koordinator lapangan aksi, Joko Purwanto, menegaskan bahwa situasi bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis multidimensi yang menyentuh sektor ekonomi, politik, dan demokrasi. Menurutnya, belum ada perubahan kebijakan struktural yang berpihak kepada rakyat sejak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2024.
"Gelombang PHK masal terus terjadi, bahkan mencapai 250 ribu buruh sepanjang 2024, dan lebih dari 18 ribu pada dua bulan pertama 2025. Ini mencerminkan janji 'lapangan kerja berkualitas' hanya sebatas ilusi," ujarnya.
PPRL juga menyoroti tren hubungan kerja yang semakin fleksibel namun tidak pasti, upah minimum yang tidak sesuai kebutuhan hidup layak, serta skema jaminan sosial yang dianggap masih berorientasi pada asuransi swasta.
Lebih jauh, PPRL mengecam langkah pemerintah yang mempercepat pembahasan RUU TNI. Mereka menilai hal itu membuka ruang bagi militerisme dalam pemerintahan sipil dan mengancam demokrasi.
"Aksi #PERINGATANDARURAT, #INDONESIAGELAP, dan #TOLAKRUUTNI di berbagai provinsi menjadi bukti kegelisahan rakyat atas ancaman militerisme," tambah Joko.
PPRL juga mengkritisi keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti reklamasi PIK 2, Food Estate, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan hidup.
Dalam pernyataan sikapnya, PPRL menilai bahwa banyak sektor kehidupan masyarakat Lampung berada dalam kondisi genting: mulai dari inflasi tinggi, harga bahan pokok melambung, konflik agraria tak kunjung selesai, hingga lemahnya perlindungan terhadap buruh perempuan dan buruh migran.
Berikut tujuh poin tuntutan utama PPRL pada peringatan May Day 2025:
1. Wujudkan upah layak nasional.
2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
3. Cabut UU TNI dan tolak RUU POLRI.
4. Tolak PHK sepihak.
5. Tolak Omnibus Law.
6. Wujudkan perlindungan sosial transformatif.
7. Wujudkan reforma agraria sejati.
Aksi ini diikuti oleh berbagai organisasi buruh, tani, mahasiswa, jurnalis, serta elemen masyarakat sipil lainnya seperti FPSBI-KSN, FSBMM, KASBI, SPM Lampung, FKPB, SPAI, SPI Lampung, AJI Bandar Lampung, LBH Bina Karya Utama, Solidaritas Perempuan Sebay, hingga Serikat Pekerja Kampus.
Post a Comment