
Bandarlampung -: Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, menyoroti sejumlah persoalan esensial kota yang menurutnya belum ditangani secara optimal dan berpotensi menjadi “bola panas” di kemudian hari.
“Seharusnya kita harus berbenah, hal-hal yang esensial itu harus diperbaiki terlebih dahulu. Kalau yang esensial tidak ditangani dengan serius, maka akan muncul masalah-masalah baru yang lebih besar,” ujar Rizaldi, Rabu (30/4).
Salah satu isu krusial yang disorot Rizaldi adalah masalah transportasi. Ia mengingatkan bahwa penyediaan transportasi publik merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Ia menilai pemerintah daerah telah lalai dalam memberikan layanan transportasi yang memadai bagi warganya.
“Transportasi itu kewajiban negara, ada undang-undangnya. Negara tidak boleh lalai. Ini bukan sekadar kenyamanan, tapi bagian dari hak warga. Kalau transportasi publik tidak dibenahi, ya sudah pasti akan timbul efek domino ke sektor lainnya,” kata Bendahara Gerindra Bandarlampung ini.
Rizaldi juga menyinggung permasalahan parkir yang menurutnya sedang mengarah menjadi isu besar berikutnya. Persoalan parkir harus menjadi titik tekan berikutnya bagi Pemkot Bandar Lampung.
“Parkir itu juga masalah esensial, ini akan jadi bola panas selanjutnya. Kalau tidak segera ditangani, akan menambah beban dan memperkeruh situasi. Jangan sampai kita sibuk di hilir, tapi abai di hulu,” tegasnya.
Ia menilai saat ini Kota Bandar Lampung sedang menghadapi situasi “bottleneck” atau penyumbatan kebijakan di level esensial. Menurutnya, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan kepemimpinan yang efektif dalam mengorkestrasi berbagai kebutuhan dasar kota.
“Sekarang seperti bottleneck. Kalau Bunda tidak bisa mengorkestra hal-hal esensial ini, maka semua akan terus menjadi paradoks. Di satu sisi kita ingin kota ini maju dan nyaman, tapi di sisi lain pondasinya belum selesai. Ini yang harus dipahami sebagai prioritas,” ujar Rizaldi.
Pernyataan Rizaldi ini bukan pertama kalinya ia mengkritik kebijakan Pemkot Bandar Lampung. Sebelumnya ia juga menyoroti kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia menyoroti soal air lindi, pengelolaan sampah, banjir hingga infrastruktur jalan yang rusak.
Rizaldi juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk kembali ke prinsip tata kelola yang baik dan fokus pada penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat. “Kalau kita tidak mulai dari yang esensial, maka apapun yang dibangun di atasnya akan rapuh. Ini bukan soal siapa yang memimpin, tapi soal tanggung jawab kita pada warga kota ini,” pungkasnya.
Post a Comment