Bandar Lampung – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan beberapa pokok capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2022 yang dirangkum dalam 4 (empat) Pilar Pembangunan, dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 yang digelar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Senin (26/12/2022).
Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 merupakan penjelasan resmi atas pencapaian kerja dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung guna mewujudkan transparansi, evaluasi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah
Gubernur Arinal dalam paparannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung telah diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), serta diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas sosial ekonomi daerah, sehingga mampu bersaing dengan wilayah lain.
“Pada kesempatan yang baik ini, Saya akan menyampaikan beberapa pokok capaian pembangunan sepanjang tahun 2022 yang dirangkum dalam empat Pilar Pembangunan, yaitu : Pilar Ekonomi, Pilar Sosial, Pilar Hukum dan Pemerintahan, dan Pilar Lingkungan,” ujar Gubernur.
PILAR EKONOMI
Kinerja pembangunan Pilar Ekonomi telah menunjukan arah perbaikan, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang senantiasa positif pada kuartal I, II dan III tahun 2022, bahkan pernah mencatat angka pertumbuhan sebesar 9,12 persen (q to q) pada Triwulan II-2022, yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Ditengah tumbuhnya ekonomi tersebut, perekonomian Provinsi Lampung, masih menghadapi tantangan untuk mengendalikan inflasi, untuk mengatasi hal tersebut Gubernur menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota untuk segera menganggarkan Belanja Perlindungan Sosial dalam APBD T.A. 2022 masing-masing Pemkab/Pemkot, sesuai dengan PMK Nomor 134/PMK.07 /2022 tanggal 5 September 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi T.A. 2022, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
Selain itu, sebagai upaya untuk menjamin kestabilan harga, Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok. Saya minta masyarakat dapat menerapkan prinsip belanja bijak, belanja yang tidak berlebihan, belanja sesuai kebutuhan bukan berdasarkan keinginan.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dan respon terhadap ancaman krisis pangan secara global, pembangunan Pilar Ekonomi juga didukung dengan implementasi Janji Kerja yang berkenaan dengan program Kartu Petani Berjaya (KPB) sangat sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat produksi dan produktifitas pertanian, sekaligus menjadi bantalan jaring pengaman sosial bagi keluarga petani.
Hingga November 2022, kinerja Program KPB telah mampu mendorong Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp.452,54 Milyar, untuk 12.221 petani. Selanjutnya transaksi penebusan pupuk bersubsidi mencapai 96.115 petani yang setara dengan nilai Rp.17,9 Miliyar; serta pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pertanian kepada 217 mahasiswa pertanian di UNILA dan Polinela.
Keberhasilan pembangunan pertanian Lampung, diapresiasi oleh Menteri Pertanian RI melalui Penghargaan Pelaksanaan Program Asuransi Pertanian dalam mendukung dan memajukan sektor pertanian. Begitu juga dengan upaya pembangunan sektor perkebunan Provinsi Lampung, memperoleh apresiasi berupa Anugerah Perkebunan Indonesia Tahun 2022 dalam pengawalan dan pendampingan kebijakan pembangunan perkebunan dari Kementerian Pertanian RI.
Untuk mendorong terwujudnya Lampung sebagai tujuan utama wisata Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung terus membangun infrastruktur konektivitas dan perbaikan sarana di berbagai lokasi objek pariwisata dari Tanjung Setia, Teluk Kiluan, Pahawang sampai Bakauheni Harbour City (BHC) di Lampung Selatan.
Disamping itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pelaksanaan berbagai event/festival, antara lain: Lampung Beach Run, Lampung Krakatau Festival, Lampung Music Festival, Lampung Craft dan penyelenggaraan Hari Kopi Internasional sebagai implementasi Agenda Kerja Lampung Kaya Festival.
PILAR SOSIAL
Kinerja pembangunan PILAR SOSIAL Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menunjukan peningkatan, utamanya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung, pada tahun 2022 pertama kalinya IPM Provinsi Lampung mencapai kategori “TINGGI” yaitu sebesar 70,45 dibandingkan capaian Tahun 2021 yang berada pada level 69,90.
“Capaian tersebut tentunya tidak terlepas dari Inovasi Kebijakan Smart School, Kartu Pendidik Berjaya, dan Revitalisasi SMK, serta program Lampung Sehat, serta dukungan alokasi dana APBD di bidang pendidikan (minimal 20%) dan bidang kesehatan (minimal 10%),” ungkap Gubernur.
Kemudian, jika pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat 13,14% maka pada Maret 2022 turun menjadi 11,57%. Demikian pula terkait penghapusan kemiskinan ekstrim di Provinsi Lampung terus menurun dari 5,03% (Tahun 2020) menjadi 2,29% di Tahun 2022. Atas keberhasilan tersebut Provinsi Lampung tercatat sebagai provinsi dengan penurunan angka kemiskinan kategori TINGGI secara nasional.
PILAR HUKUM DAN PEMERINTAHAN
Performa pembangunan Pilar Hukum dan Pemerintahan juga menjadi bagian penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Perkembangan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang diukur melalui Indeks Demokrasi di Provinsi Lampung mencapai 80,18 poin menempati peringkat 8 tertinggi Nasional, lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 72,79 poin.
Dibidang hukum, Provinsi Lampung juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan Kabupaten/ Kota peduli HAM.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penyelamatan keuangan dan aset daerah, hasil ekspose oleh KPK menunjukkan bahwa capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi Lampung berada pada level 90,48 persen. Disamping itu, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2022 berada pada level 3 dengan predikat “terdefinisi” dengan nilai 3,192 mengalami peningkatan dibanding periode 2021 yang sebesar 2,85. Demikian pula implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung sampai saat ini telah memperoleh predikat BAIK (2,76).
Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bidang Kesehatan, RSUD Abdul Moeloek telah di tetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional untuk 5 (lima) pengampuan: Jantung, Stroke, Kanker, Uronefrologi, Kesehatan Ibu Anak. Fasilitas tersebut akan mendekatkan akses pelayanan kepada pasien, sehingga tidak perlu dirujuk keluar daerah.
PILAR LINGKUNGAN
Sejalan dengan upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pembangunan PILAR LINGKUNGAN di Provinsi Lampung menunjukan capaian yang membaik, antara lain: Capaian penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai saat ini sebesar 9,37%; dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 yang membaik dari tahun sebelumnya, serta Indeks Resiko Bencana sebesar 145,42 yang juga membaik dari tahun lalu.
“Dalam hal komitmen pemanfaatan energi terbarukan, Provinsi Lampung memperoleh penghargaan pada Kategori Optimisme Energi terbarukan dalam bauran Energi RUED 2025, dengan capaian 29,88 persen melebihi dari target Nasional 23 persen,” papar Arinal.
Pada kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiyono juga menyampaikan pemaparan outlook Perekonomian Provinsi Lampung tahun 2023. Kegiatan juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal darminto, Agota DPD RI Abdul Hakim, Kepala OJK Lampung, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Rektor Perguruan Tinggi di Lampung, Pimpinan Media Massa dan undangan lainnya.
Post a Comment