ASN yang Diduga Melanggar Netralitas Bukan Guru SMKN 5 Bandar Lampung

Dari hasil penelusuran di Data Pokok SMKN 5 Bandar Lampung pada laman Kemendikbud tidak ditemukan nama inisial tersebut, baik sebagai Guru maupun Tenaga Kependidikan.

Hal itu juga ditegaskan oleh Kepala SMKN 5 Bandar Lampung, Ifraim Azis, usai diklarifikasi oleh Bawaslu Bandar Lampung.

“WS tersebut bukan guru dari SMK Negeri 5 Bandar Lampung,” kata dia di Sekretariat Bawaslu Bandar Lampung, Senin, 10 Oktober 2022.

Ifraim Azis mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN yang sedang ditelusuri oleh jajaran pengawas pemilu di Lampung.

“Awal mula ya tidak tahu. Tahu-tahu dapat panggilan dari Bawaslu. Setelah itu, kita memenuhi undangan dari pihak Bawaslu pukul 10:00 Wib,” ujar dia.

Selain mengundang Ifraim Azis, Bawaslu Bandar Lampung juga meminta keterangan dari Staff Ketenagakerjaan Disdikbud Lampung, Denny Agus PN.

Kepada awak media, Agus menyampaikan tidak mengetahui instansi sekolah guru yang disebut oleh Bawaslu.

“Nanti akan kita cek kembali, saat ini saya tidak membawa datanya,” kata dia.

Bawaslu terus menelusuri informasi awal yang menyebutkan WS, salah satu guru ASN SMKN 5 Bandar Lampung, diduga tidak netral bersama tiga ASN lainnya dari Lampung Tengah.

Penelusuran tersebut merupakan pengembangan dari penyelidikan Bawaslu Pesisir Barat terhadap Kadis Pariwisata kabupaten setempat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri Suhaimi, menyampaikan lima ASN diduga tidak netral karena turut mengantar bacaleg mendaftar ke salah satu partai politik di Lampung.

Tamri mengatakan hasil investigasi Bawaslu Pesisir Barat telah dilimpahkan ke jajarannya di Bandar Lampung dan Lampung Tengah.

Namun, dari hasil klarifikasi diketahui salah satu ASN yang diduga melanggar netralitas bukan guru SMKN 5 Bandar Lampung.

“Kita kan berdasarkan informasi dari Bawaslu Pesisir Barat. Ternyata (WS) memang tidak ada,” ujar Tamri saat dihubungi pada Senin, 10 Oktober 2022, malam.

Tamri Suhaimi menyesalkan kekeliruan informasi awal yang disampaikan oleh jajarannya Bawaslu Pesisir Barat.

“Tapi sebenarnya bagus juga, artinya memang tidak ada terjadi pelanggaran itu,” kata dia.