BANDAR LAMPUNG, UNDERCOVER - Kepala Satuan tugas Koordinasi Supervisi Daerah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nana Mulyana, mengingati supaya management Bakso Son Hajisony bayar kewajiban pajak ke Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ia menegaskan Bakso Son Hajisony tidak dapat berpindah ke kota lain saat sebelum membayar kewajibannya.
Saat sebelum berpindah dari Bandar Lampung, Nana Mulyana mengingati supaya pebisnis bisa penuhi kewajiban lebih dulu. "KPK ini kan semua aktivitasnya di Indonesia . Maka, misalkan Bakso Sony tutup gerainya di sini dan berpindah ke Kabupaten/Kota lain, karena itu kita tidak dapat meluluskan itu. Jika kewajiban di sini tidak disanggupi," kata Nana Mulyana, ke media, di Bandar Lampung, Kamis (30/9/2021).
Ia menjelaskan permasalahan di antara Pemkot Bandar Lampung dan Bakso Son Hajisony perlu perlu dilaksanakan perantaraan, karena menurut dia persoalan ini bisa dicari jalan keluarnya. "Telah saya tegaskan ke Ibu Wali Kota jika jika kita mengharap telur tidak boleh matikan ayamnya. Tentu ada yang dapat kita sampaikan secara baik," kata Nana.
Selanjutnya berkaitan berkenaan pengusutan ketentuan hukum, Nana menjelaskan jika KPK tidak mempunyai kuasa atas itu. "KPK tidak dapat menangani, yang dapat lakukan itu ya Pemda. Kami cuman menegakkan ketentuan, jika pebisnis hotel dan restaurant harus menyerahkan pajak ke kas wilayah," jelas Nana Mulyana.
Dia sampaikan jika penggunaan dua kontan registrasi diperbolehkan, namun tetap ke-2 nya harus terdaftar oleh Pemda. "Semua transaksi bisnis itu harus terdaftar realtime ke Dinas Tubuh Pengendalian Pajak dan Retribusi Wilayah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Jika tidak tersambung dengan Pemda karena itu bisa Pemda lakukan peringatan," katanya.
Dia menambah jika penempatan alat transaksi bisnis atau tapping box itu untuk pastikan hak pemda berkaitan pajak hotel dan restaurant yang diambil dari warga atau customer. "Karena itu dengan pastikan transaksi bisnis itu, keinginannya janganlah sampai pajak yang diambil tidak disetor ke Pemda. Jika ada alat pencatat Pemda jadi punyai angka berapakah sebenarnya sebagai hak Pemda. Karena itu kita terus pantauan untuk optimasi penghasilan wilayah itu. KPK memberikan dukungan usaha penegakan ketentuan atau hukum untuk mengunci Bakso Sony. Jika ia tidak patuh kewajibannya sebagai harus ambil," katanya. (***)
Post a Comment