UNDERCOVER - Dalam rencana implementasi program penumpasan tindak pidana korupsi terpadu di lokasi Propinsi Jawa Barat, Komisi Penumpasan Korupsi (KPK) lewat Kedeputian Sinkronisasi serta Supervisi (Korsup) melaksanakan sekumpulan pekerjaan sinkronisasi dengan beberapa institusi di Propinsi Ja-bar.
Serangkaian pekerjaan yang terjadi awali hari ini, Senin sampai Jumat, 6 - 10 September 2021 dengan beberapa institusi salah satunya yaitu: Koodinasi Program Penjagaan Terpadu buat DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pantauan serta Penilaian Proses Pemasokan Barang serta Layanan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Pantauan serta Penilaian Management Asset Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Perjalanan lapangan asset kota Bandung, Pantauan serta Penilaian Asset Punyai masalah Pemerintah provinsi Jawa Barat, Koodinasi Program Penjagaan Terpadu buat DPRD Propinsi Jawa Barat, dan Pantauan serta Penilaian Penumpasan Korupsi Terpadu di Pemerintahan Wilayah serta DPRD Kabupaten Garut
Diluar itu, dalam usaha penjagaan korupsi di bagian upaya, KPK lewat Kedeputin Penjagaan serta Pantauan akan juga menggelar beberapa pekerjaan dengan banyak eksekutor upaya serta segala partner penopang keperluan berkaitan, salah satunya ialah berwujud: Rapat Sinkronisasi Penumpasan Korupsi Bagian Upaya se-Jawa Barat, Sinkronisasi Penumpasan Korupsi Bagian Upaya Bersama Komite Advokasi Wilayah (KAD) Propinsi Jawa Barat, Sinkronisasi Penumpasan Korupsi Bagian Upaya Bersama Perserikatan Infrastruktur, Sinkronisasi Penumpasan Korupsi Bagian Upaya Bersama Perserikatan Kesehatan, serta Sinkronisasi Penumpasan Korupsi Bagian Upaya Bersama BUMD Propinsi Jawa Barat.
Serangkaian pekerjaan ini adalah sisi dari terapan usaha pengukuhan tata atur pemerintah wilayah yang bagus. KPK udah mempetakan serta menandai titik riskan korupsi di wilayah, yang mencakup delapan ruang intrusi yang terangkum dalam Pantauan Center for Prevention (MCP).
Ke delapan ruang intrusi itu, ialah Rencana serta Penganggaran APBD, Pemasokan Barang serta Layanan, Hal pembuatan izin, Pemantauan APIP, Management ASN, Pengoptimalan Pajak Wilayah, Management Asset Wilayah, serta Tata Atur Keuangan Kampung.
Dalam pengerjaannya, KPK tidak sekedar bekerjasama pada pemda baik propinsi ataupun kabupaten/kota, namun juga dengan DPRD. Sebab, sejumlah program penjagaan korupsi buat mengaktualkan tata atur pemerintah yang bagus pun bertalian dengan manfaat legislatif.
Terutama berkaitan ruang intrusi Rencana serta Penganggaran APBD, titik riskan korupsi salah satunya berwujud fee project atau ijon project, pendapatan hadiah berkaitan dengan akreditasi APBD, dana masukan, peruntukan pokir yang tak resmi. Sejumlah besar titik riskan ini terjalin dengan implementasi manfaat legislatif.
KPK pun memajukan pengoptimalan andil BUMD buat pemda. Salah satunya dikerjakan dengan meyakinkan pengurusan BUMD yang sehat, serta terapan sejumlah program penjagaan korupsi di kelembagaan BUMD.
Dalam focus ruang management asset wilayah, KPK bersama BPN, Kanwil serta Kantah, dan Jamdatun beri fasilitas usaha pemda buat melaksanakan sertifikasi selaku wujud perlindungan asset serta penertiban beberapa aset punyai masalah.
Diluar itu, andil dunia upaya dalam penjagaan korupsi sangat penting. Oleh karena itu, KPK pun berikan perhatian serius buat memberi dukungan pembangunan cuaca upaya yang sehat dengan memajukan korporasi jalankan praktek usaha yang bersih dari korupsi.
Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding
Post a Comment