Sumba Barat Daya, UNDERCOVER - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan impor untuk memenuhi komitmen beras solusi solusi. Terlebih, petani di suatu daerah sedang memasuki masa panen.
LaNyalla yang hadir bersama Senator NTT Asyera RA Wundalero dan Senator Lampung Bustami Zainudin, menyampaikan hal tersebut di lokasi Panen Raya di Desa Taba Tana, Weekelosawa, Sumba Barat Daya, Selasa (23/3/2021).
Panen Raya padi varietas Nutri Zinc, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBD dan Ketua Yayasan Kalakioma Julius Bobo selaku pengembang varietas serta Pimpinan Forkopimda hingga camat se Kabupaten SBD dan kepala desa se Kecamatan Weekelosawa. (Berita selengkapnya mengenai Padi Varietas Na Zinc di bagian lain).
Senator asal Jawa Timur itu dengan tegas mengatakan mendukung langkah Bulog yang menjelaskan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang kondisi terkini beras nasional di gudang Bulog.
Masalah kita bukan kekurangan beras. Karena cadangan beras di gudang-gudang Bulog masih mencukupi. Masalah kita adalah belum berhasil membantu dan memfasilitasi distribusi beras dengan manajemen rantai pasokan yang baik. Sehingga harga gabah di sejumlah sentra padi anjlok, "terangnya masalah yang terjadi di lapangan.
Menurutnya, Masalah ini harus dilihat dari kebijakan pemerintah yang dikelola dengan pengelolaan atau perniagaan hasil pertanian.
Kebijakan tata kelola atau perniagaan hasil pangan sangat luas. Mulai dari filosofi dasar dan cara pandang pemerintah terhadap petani. Mau ditempatkan sebagai subjek atau objek? Karena ini sangat menentukan nasib petani, "jelasnya.
Tidak itu saja, LaNyalla juga dukungan data yang konkret dari konkret dan kebutuhan komitmen itu. Juga data mengenai penawaran dan permintaan, termasuk rantai distribusi tersebut.
"Di sini kita bicara manajemen rantai pasokan. Bagaimana cara mengarahkan atau membina komoditas ke daerah yang membutuhkan. Sehingga, untuk mengatasi kelangkaan komoditas di wilayah non-penghasil, bukan dijawab dengan kebijakan impor," terangnya.
Oleh sebab itu, LaNyalla syarat sangat diperlukan kebijakan yang tepat sasaran untuk menurunkan biaya pokok produksi di tingkat petani. Termasuk apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui program food estate.
"Karena, hasil akhir yang ingin dituju adalah ketercukupan pangan, ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi isu strategis dunia. Apalagi Badan Pangan Dunia, FAO, sudah memberikan peringatan adanya potensi krisis pangan global sebagai dampak pandemi Covid-19," katanya.
Oleh karena itu, pemerintah di tahun 2021, anggaran ketahanan pangan sebesar 30 dari tahun sebelumnya. Atau dari Rp 80 triliun di 2020, menjadi Rp 104 triliun di tahun 2021.
Wan Ajo dan Wahyoedi Melaporkan
Post a Comment