Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui integrasi data kependudukan berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya lebih tepat sasaran.
Dalam arahannya saat Apel Mingguan di lingkungan Pemprov Lampung, Gubernur Lampung menegaskan bahwa validitas data kependudukan menjadi dasar penting dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berharap kesalahan dalam pendataan penerima bantuan dapat diminimalkan sehingga bansos benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
“Keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada tiga pilar utama: pemutakhiran data kependudukan secara berkala, jaminan keamanan sistem, dan perlindungan ketat terhadap data pribadi masyarakat,” ujar Gubernur.
Dalam sistem yang disiapkan, masyarakat yang telah mengaktifkan aplikasi IKD dapat memeriksa status kelayakan sebagai penerima bansos secara mandiri.
Selain itu, petugas lapangan dibekali fitur khusus bernama IKD Plus untuk membantu proses validasi kelayakan warga secara real-time.
Proses verifikasi juga diperkuat dengan teknologi biometrik melalui fitur face recognition atau pengenalan wajah. Fitur tersebut menggunakan foto selfie langsung melalui aplikasi untuk memastikan keabsahan pemilik akun sekaligus mencegah duplikasi data.
Untuk mempercepat penerapan kebijakan tersebut, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar memperkuat koordinasi lintas sektor. Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat juga diminta ditingkatkan agar warga memahami manfaat layanan digital tersebut.
Sebagai bentuk keteladanan, Gubernur turut mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung untuk memeriksa dan memperbarui data kependudukan keluarga masing-masing.
ASN juga diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemutakhiran data kependudukan.
Apel Mingguan tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh staf ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Melalui integrasi data berbasis IKD, Pemprov Lampung berharap tata kelola pemerintahan semakin efisien dan transparan, sekaligus meningkatkan ketepatan pendataan penerima bantuan sosial.
Post a Comment