LSM PRO RAKYAT Desak Kejagung Evaluasi Penanganan Aduan Dugaan Korupsi di Lampung


 BANDAR LAMPUNG – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PRO RAKYAT meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengevaluasi penanganan sejumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan keuangan negara di wilayah Lampung.

Organisasi tersebut mempertanyakan tindak lanjut laporan yang telah disampaikan kepada jajaran Kejaksaan di Lampung. Mereka meminta agar setiap pengaduan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., kepada awak media, Senin, 16 November 2026. Mereka meminta Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat di wilayah hukum Kejati Lampung.

Menurut PRO RAKYAT, sejumlah aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati Lampung menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat penjelasan terbuka, terutama mengenai perkembangan laporan masyarakat yang dinilai belum memperoleh kepastian.

Salah satu laporan yang menjadi perhatian mereka adalah pengaduan terkait dugaan penyimpangan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022.

Aqrobin menyebut laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Kejati Lampung. Pada 11 Februari 2026, pihaknya juga mengaku telah melaporkan dugaan penyimpangan proyek SPAM Tanggamus kepada Jaksa Agung dan Jampidsus.

“Jangan sampai laporan masyarakat hanya diterima dan dilimpahkan tanpa kejelasan hasil. Kami mempertanyakan perkembangan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Kabupaten Tanggamus serta pengaduan dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan,” tegas Aqrobin.

Selain laporan SPAM Tanggamus, PRO RAKYAT menyoroti dugaan pengumpulan uang sebesar Rp3 juta dari masing-masing bendahara puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan oleh pihak Dinas Kesehatan. Menurut Johan Alamsyah, pengumpulan uang tersebut disebut dilakukan dengan alasan bantuan administrasi kepada Dinas Kesehatan Lampung Selatan.

Johan merujuk pada pemberitaan media yang menyebut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Devi Armonanto, telah membenarkan adanya pengumpulan uang Rp3 juta dari puskesmas. Dalam pemberitaan tersebut, uang yang telah diterima disebut sudah dikembalikan kepada bendahara puskesmas.

Johan menilai peristiwa tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan dasar pengumpulan uang, pihak yang menginisiasi, serta pihak yang menerima dana. Ia juga mempertanyakan apakah pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau kewenangan pihak tertentu.

Menurut Johan, dugaan tersebut perlu ditelaah berdasarkan ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 12B dan Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga mengacu pada Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

“Dinas Kesehatan Lampung Selatan tetap harus diperiksa, siapa yang menginisiasi dan memerintahkan pengumpulan uang Rp3 juta, siapa pihak dinas yang menerima, apa dasar pengumpulan uang tersebut, diduga ada kaitannya dengan jabatan atau kewenangan. Pengembalian uang dari dinas karena ketahuan, sehingga dikembalikan kembali kepada bendahara Puskesmas, seluruh Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan pun juga harus diperiksa. Jangan sampai pengembalian uang ke Puskesmas dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan,” tegas Johan.

PRO RAKYAT juga meminta Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar mengenai dugaan adanya perintah dari pejabat utama Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan pengaduan tersebut tanpa proses lebih lanjut.

Mereka menilai informasi itu perlu dijelaskan secara resmi agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. PRO RAKYAT juga menyinggung dugaan hubungan kekerabatan pejabat yang dimaksud dengan unsur pimpinan DPR RI, namun tidak menyertakan identitas maupun bukti pendukung dalam pernyataannya.

Atas sejumlah persoalan tersebut, PRO RAKYAT menyampaikan beberapa tuntutan kepada Kejaksaan Agung RI, yakni mengevaluasi penanganan laporan pengaduan masyarakat di Kejati Lampung, memberikan kejelasan perkembangan laporan dugaan penyimpangan proyek SPAM Tanggamus, serta memastikan tidak ada intervensi dalam penanganan perkara.

Mereka juga meminta dugaan gratifikasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan diusut secara menyeluruh, termasuk membuka perkembangan laporan yang disebut telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Selain itu, mereka mendesak agar perkara yang memenuhi unsur pidana dilanjutkan sesuai prosedur hingga tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Kami meminta Kejagung RI untuk tidak membiarkan persoalan ini tanpa kepastian. Kalau memang tidak ada intervensi karena jabatan tinggi dan kewenangan di Kejagung RI, kasus dugaan gratifikasi ini harus segera dipertanggungjawabkan. Jika benar-benar serius akan terbukti tindak pidana korupsinya, proses sampai ke pengadilan. Hukum harus ditegakkan dan harus berlaku sama bagi siapa pun,” tutup Aqrobin.

Post a Comment

Previous Post Next Post