Frans Agung Mula Putra: Prabowo Perlu Ajak Jokowi Bicara soal Masa Depan Gibran


BANDAR LAMPUNG
– Dinamika politik terkait masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu disikapi dengan mengedepankan etika politik dan komunikasi antarpemimpin bangsa.

Mantan Anggota DPR RI periode 2014–2019 yang kini menjadi anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Lampung, Dr. H. Frans Agung Mula Putra, berpandangan Presiden Prabowo Subianto sebaiknya membuka ruang komunikasi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum mengambil keputusan terkait dinamika tersebut.

Menurut Frans, Prabowo memang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, kewenangan tersebut perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan etika politik dan menghormati sejarah perjalanan politik yang telah dilalui bersama.

Ia mengingatkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran terbentuk melalui proses politik panjang dalam Pilpres 2024. Karena itu, Gibran tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik yang turut melibatkan Jokowi.

Frans menegaskan, mengajak Jokowi berdiskusi bukan berarti memberikan hak veto atau mencampuri kewenangan Presiden. Langkah tersebut lebih merupakan bentuk penghormatan politik kepada sosok yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan terbentuknya pemerintahan saat ini.

Menurutnya, Prabowo tidak cukup hanya mendengarkan pertimbangan para ketua umum partai politik. Presiden juga dinilai perlu membuka komunikasi dengan Jokowi untuk mendengar pandangan dan mencari solusi yang mempertimbangkan kepentingan bangsa.

“Bukan untuk memberikan hak veto kepada Jokowi. Bukan pula untuk mencampuri kewenangan Presiden. Tetapi sebagai bentuk penghormatan politik kepada seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan terbentuknya pemerintahan ini,” ujar Frans.

Ia menilai pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya dukungan politik, tetapi juga kemampuan pemimpin mengambil keputusan penting secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Frans juga berpandangan bahwa ruang dialog yang terbuka dapat menjadi kesempatan untuk membicarakan berbagai kemungkinan dan gagasan. Namun, siapa pun figur yang nantinya dipertimbangkan harus tetap melalui mekanisme konstitusional serta mengutamakan kepentingan negara.

Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai sosok pengganti Gibran, Frans turut menyinggung bantahan Sufmi Dasco Ahmad terkait kabar dirinya akan menggantikan posisi Wakil Presiden.

Menurutnya, publik sebaiknya tidak hanya terfokus pada spekulasi nama, tetapi juga mencermati proses pengambilan keputusan yang sebenarnya.

Ia mempertanyakan apakah pembahasan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden hanya akan menjadi urusan konsolidasi partai politik atau justru menjadi momentum untuk menunjukkan kedewasaan komunikasi antarpemimpin bangsa.

Frans meyakini politik yang matang tidak dibangun dengan melupakan pihak-pihak yang pernah menjadi bagian dari perjalanan bersama. Perbedaan pandangan dan perubahan situasi politik, menurutnya, tidak seharusnya menghapus penghormatan terhadap sejarah.

“Jangan sampai ketika membutuhkan dukungan, semua pihak dirangkul. Namun, ketika menentukan masa depan, orang yang pernah menjadi bagian penting dari perjuangan justru terlupakan,” tegasnya.

Ia menilai hubungan politik Prabowo dan Jokowi kini menghadapi ujian di tengah dinamika kekuasaan. Karena itu, komunikasi langsung antara keduanya dianggap sebagai salah satu langkah yang patut dipertimbangkan.

Frans berharap Prabowo bersedia mengajak Jokowi duduk bersama dan berdialog untuk mencari jalan terbaik bagi bangsa.

Baginya, kebesaran seorang pemimpin tidak hanya terlihat dari kemampuannya mengambil keputusan, tetapi juga dari kesediaan untuk mendengar, menghormati, dan tidak melupakan orang-orang yang pernah berjalan bersama.

Post a Comment

Previous Post Next Post