Komisi III DPR Minta Tersangka Penyadapan Ilegal Dijerat Pasal Makar

JAKARTA – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto beserta jajarannya menerapkan pasal makar terhadap para tersangka kasus dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan penghilangan data elektronik.

Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, pihaknya menilai tindakan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik yang dilakukan para tersangka merupakan tindakan makar. Karena itu, Komisi III meminta kepolisian menerapkan pasal makar dalam penanganan perkara tersebut.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.

Selain meminta penerapan pasal makar, Komisi III juga mendorong kepolisian mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Habiburokhman mengatakan, Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran kepolisian dalam mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Namun, menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada penetapan para tersangka.

Komisi III meminta penyidik terus mendalami seluruh rangkaian peristiwa dan menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. Seluruh tahapan penanganan perkara harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permintaan tersebut menjadi bagian dari kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri. Komisi III berharap pengusutan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik dapat dilakukan secara menyeluruh serta memberikan kepastian hukum.