BANDAR LAMPUNG — Tirai yang menutupi skandal megakorupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES) senilai Rp271,5 miliar pada PT Lampung Energi Berjaya (LEB) semakin terbuka lebar di persidangan.
Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (21/10/2026), dua figur kunci birokrasi Provinsi Lampung hadir memberikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Nugraha Medica Prakasa.
Kedua saksi tersebut adalah mantan Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin dan mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto. Kehadiran mereka menjadi momentum penting untuk membongkar dugaan penyimpangan sistemik yang menjerat terdakwa mantan Gubernur Lampung periode 2019–2024, Arinal Djunaidi.
Di hadapan majelis hakim, Samsudin membeberkan anomali fatal yang ditemukannya usai dilantik sebagai Pj Gubernur. Meskipun secara administratif anggaran sebesar Rp271,5 miliar telah tercatat di atas kertas APBD Provinsi Lampung, wujud fisik dana tersebut sama sekali tidak pernah disetorkan ke Kas Daerah (Kasda).
Melihat ketidaksehatan pengelolaan keuangan di BUMD PT LEB, Samsudin langsung memerintahkan penelusuran aset dan mendesak digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) untuk menyelamatkan sisa dana daerah.
Kesaksian tersebut diperkuat oleh keterangan Fahrizal Darminto yang mengungkap adanya intervensi kekuasaan dalam alokasi pengelolaan dana migas. Fahrizal menjelaskan bahwa pengelolaan PI secara sepihak dialihkan dari BUMD awal, PT Wahana Raharja, ke PT LEB sesaat setelah Arinal Djunaidi menjabat.
Fahrizal juga mengonfirmasi adanya pencairan bonus akhir tahun (tantiem) bagi direksi dan komisaris senilai Rp8 miliar yang sangat membebani perusahaan. Ia mengaku sempat melayangkan nota dinas resmi untuk memperingatkan Arinal terkait potensi masalah tata kelola di PT LEB, namun teguran tertulis tersebut sama sekali tidak direspons.
Dalam Surat Dakwaan setebal 67 halaman, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Lampung, Zahri Kurniawan, menguraikan 17 perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Pelanggaran dimulai sejak masa transisi 2019, di mana Arinal memprakarsai pembentukan anak usaha PT LEB tanpa Peraturan Daerah (Perda), menunjuk kroni politik, hingga meminta panitia seleksi meloloskan adik iparnya sebagai direksi meski hasil uji kompetensi menyatakan tidak disarankan.
Modus operandi bertambah parah dengan pengaliran dana migas ke lingkaran legislatif. Arinal didakwakan mengarahkan Direktur Utama PT LEB untuk membagikan uang kepada Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, menahan dividen kas daerah, serta menggunakan saldo laba sebesar Rp173,74 miliar tanpa Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sah.
Penyidikan kasus ini diiringi langkah tegas penyidik Kejati Lampung yang menyita aset bernilai fantastis dari kediaman Arinal Djunaidi di kawasan Way Halim, Bandar Lampung, dengan total estimasi mencapai Rp38,58 miliar.
Barang bukti yang disita meliputi 29 sertifikat hak milik (SHM) tanah senilai Rp28 miliar, deposito bank Rp4,4 miliar, tujuh unit mobil mewah senilai Rp3,5 miliar, uang tunai rupiah dan valuta asing Rp1,35 miliar, serta emas batangan seberat 645 gram senilai Rp1,29 miliar.
JPU Kejati Lampung menyatakan siap menghadirkan sebanyak 74 saksi dalam persidangan mendatang guna mengusut tuntas seluruh mata rantai dan pihak yang menikmati aliran dana BUMD tersebut secara transparan.
Post a Comment