LSM Pro Rakyat: Putusan MK Terkait Dokumen Pendidikan Jangan Dipelihara Jadi Polemik Bangsa


 KALIANDA — Perkara pengujian persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) semestinya tidak terus dipelihara menjadi polemik yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, dinamika tersebut harus dijadikan momentum edukatif bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memahami hukum acara tata negara, administrasi pemerintahan, serta perbedaan mendasar antara sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan secara bersama oleh Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M, didampingi Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat, Johan Alamsyah, dalam perbincangan bersama awak media di Kalianda, Lampung Selatan.

Sebagaimana diketahui, dalam perkara Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Majelis Hakim MK RI pada 6 Oktober 2026 telah menjatuhkan putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena persoalan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, sekaligus menolak tuntutan diskualifikasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

Ketua Umum LSM Pro Rakyat, Aqrobin A.M, menegaskan bahwa masyarakat harus mampu memisahkan secara jernih antara diskursus politik, persyaratan hukum substantif, dan prosedur administrasi pendidikan.

"Jangan sampai Republik ini terus terpecah belah hanya karena perdebatan persoalan yang tidak dipahami secara utuh. Kita harus membaca putusan MK RI itu berdasarkan amar dan pertimbangannya, memahami apa yang dimohonkan pemohon, apa yang diputuskan majelis, dan apa yang tidak menjadi kewenangan Mahkamah," tegas Aqrobin.

Menurutnya, ketentuan persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r jo. Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang wajib diterapkan secara objektif. Namun, masyarakat diimbau tidak serta-merta menghakimi keabsahan dokumen seseorang hanya karena mendapati perbedaan format visual tanpa melalui mekanisme verifikasi kenegaraan yang sah.

Sementara itu, Sekretaris Umum LSM Pro Rakyat, Johan Alamsyah, yang memiliki pengalaman langsung mengikuti proses persidangan di MK RI, memaparkan analisis mendalam mengenai karakteristik sistem pendidikan modern di luar negeri—seperti di Singapura dan Australia—yang memiliki standar, parameter penilaian, dan nomenklatur dokumen kelulusan yang jauh berbeda dengan tradisi administratif di Indonesia.

Johan menjelaskan bahwa sistem pendidikan di luar negeri umumnya tidak berpijak secara kaku pada linearitas masa belajar berjenjang seperti sistem persekolahan konvensional di Indonesia. Penilaian kompetensi siswa sering kali ditekankan pada penguasaan materi analitis (smart thinking) setelah usia tertentu, seperti ujian GCE O-Level, di mana istilah verbal seperti "LULUS" atau "PASSED" tidak selalu dicantumkan secara seragam pada setiap jenis sertifikat kualifikasi atau transkrip hasil belajar.

"Di Indonesia, ijazah menjadi bukti penyelesaian jenjang pendidikan formal dalam kurun waktu tertentu. Namun di negara lain, dokumen pendidikan sangat beragam, mulai dari sertifikat kualifikasi hingga catatan hasil belajar spesifik. Kehadiran atau ketiadaan kata 'PASSED' tidak serta-merta membuktikan seseorang lulus atau tidak lulus setara tingkat SMA atau universitas di Indonesia, melainkan harus diuji melalui mekanisme penyetaraan resmi," jelas Johan yang juga pernah tinggal di Sydney, Australia.

Atas dasar itu, LSM Pro Rakyat mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dan perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri guna mengoptimalkan pendataan serta verifikasi dokumen akademik WNI secara transparan dan akuntabel. Pembenahan tata kelola administrasi ini dinilai krusial, tidak hanya bagi pejabat publik dan kontestan pemilu, tetapi juga guna mengantisipasi persoalan administratif bagi seluruh warga negara ke depan.

"Tujuan kita bukan memperpanjang polemik tentang satu tokoh. Kita ingin memastikan kedepannya sebagai administrasi negara bahwa persyaratan pejabat publik harus jelas, dokumen pendidikan sesuai persyaratan dapat diverifikasi, dan aturan diterapkan secara konsisten," pungkas Aqrobin.

Post a Comment

Previous Post Next Post