BANDAR LAMPUNG — Komisi XII DPR RI mengapresiasi keandalan sistem kelistrikan di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027, Jumat (9/10/2026). Apresiasi tersebut disampaikan setelah rombongan meninjau pelayanan energi dan mengevaluasi kondisi sektor energi di daerah.
Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan pelayanan serta penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bandar Lampung. Agenda dilanjutkan dengan rapat kerja di Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung.
Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari ketersediaan dan distribusi BBM, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, keandalan pasokan listrik, kesiapan energi primer, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Kunjungan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, bersama sejumlah anggota Komisi XII. Pertemuan turut dihadiri perwakilan Kementerian ESDM, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT Bukit Asam Tbk, serta Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Komisi XII Soroti Keandalan Pasokan Listrik
Dalam rapat kerja tersebut, Putri Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi terhadap upaya PLN dalam menjaga kecukupan pasokan dan keandalan pelayanan kelistrikan di Lampung.
“Laporan PLN UID Lampung sangat baik, baik dari sisi pasokan maupun keandalan listrik. Pasokannya aman dan tingkat keandalannya juga terjaga, artinya pemadaman dapat diminimalkan sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tetap terjamin. Dari laporan yang kami terima dan pelaksanaan yang kami lihat, sejauh ini sudah berjalan dengan baik,” ujar Putri.
Berdasarkan data PLN UID Lampung hingga Agustus 2026, daya mampu sistem kelistrikan di wilayah tersebut mencapai 1.836,9 megawatt (MW), sedangkan beban puncak tertinggi tercatat sebesar 1.532,12 MW.
Dengan kondisi tersebut, sistem kelistrikan Lampung memiliki cadangan daya atau reserve margin sekitar 304,7 MW. Cadangan ini menjadi salah satu indikator kapasitas sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Selain memastikan kecukupan pasokan, Komisi XII menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, regulator, dan badan usaha untuk menjaga keberlanjutan pelayanan energi serta memperkuat ketahanan energi daerah.
Lampung Punya Potensi Energi Terbarukan
Selain sektor kelistrikan, pengembangan energi baru terbarukan juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Lampung dinilai memiliki potensi sumber energi bersih yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung agenda transisi energi nasional.
Data hingga Agustus 2026 yang disampaikan dalam pertemuan menyebutkan bahwa EBT mengambil porsi sekitar 49 persen dari komposisi pembangkit di Lampung. Sumber energi tersebut antara lain berasal dari panas bumi, tenaga air, biogas, dan mikrohidro.
Putri mengatakan, pengembangan energi bersih perlu terus didorong, termasuk melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan sumber energi terbarukan lainnya.
“Kami tetap menekankan bahwa transisi energi menuju energi bersih harus terus dijalankan secara serius. Lampung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, termasuk PLTS dan sumber energi bersih lainnya. Mudah-mudahan ke depan keandalan pasokan energi tetap terjaga dan transisi energi dapat terus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Komisi XII juga menyoroti pentingnya kepastian pasokan energi primer agar operasional pembangkit tetap terjaga. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan listrik sekaligus mendukung transisi menuju penggunaan energi yang lebih berkelanjutan.
PLN Siap Perkuat Sinergi dengan Pemangku Kepentingan
General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan masukan dari Komisi XII DPR RI. Menurutnya, kecukupan daya dan keandalan sistem merupakan modal penting untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berterima kasih atas apresiasi sekaligus masukan yang diberikan Komisi XII DPR RI. Kecukupan daya yang tersedia menjadi modal penting bagi PLN untuk menjaga keandalan sekaligus memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat. Keandalan listrik merupakan fondasi bagi pelayanan publik, investasi, aktivitas masyarakat, serta pertumbuhan sektor-sektor produktif di Lampung,” ujar Noer.
Ia menambahkan, PLN berkomitmen menjaga kualitas layanan kelistrikan sekaligus mendukung pemanfaatan energi bersih di Provinsi Lampung.
“PLN siap terus bersinergi dengan DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keandalan kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan,” tutup Noer.
Melalui kunjungan kerja tersebut, koordinasi antara DPR RI, pemerintah, regulator, dan badan usaha diharapkan terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan energi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong pengembangan energi bersih di Lampung.
Post a Comment